Upah Dihitung per Jam, Pekerja akan Dapat Berapa? Ketahui Yuk!

upah

upah

Pemerintah tengah menggodok sistem upah yang dihitung per jam. Namun, sistem upah per jam ini hanya untuk pekerja dengan jam kerja 35 jam ke bawah per pekan, sementara standar jam kerja di Indonesia 40 jam sepekan.

Rencana sistem upah kerja per jam ini akan dimasukkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Lewat rancangan undang-undang ini, diharapkan memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia.

Lantas, berapa standar upah per jam yang akan distandarkan pemerintah? Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengungkapkan, basis penghitungan sistem ini tetap seperti penghitungan upah pada umumnya, namun dengan formulater sendiri. 

Sistem ini juga akan mengakomodasi seseorang bekerja di beberapa tempat, sehingga akan lebih mudah dalam penghitungan upah.

“Dalam konteks fleksibilitas waktu kerja karena fleksibilitas ternyata banyak dibutuhkan. Saya sounding dengan banyak teman-teman pekerja. Mereka juga memahami itu, bahkan dalam konteks itu dibutuhkan fleksibilitas,” kata Ida Fauziah di Istana Bogor, seperti dilansir Sindonews.

Tak ada pasal titipan

Tak ada pasal titipan

Agar dapat menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, Presiden Jokowi memperingatkan agar tak ada pasal titipan dalam RUU Omnibus Law. Selain itu, tidak menjadi ajang menampung keinginan kementerian/lembaga. 

Hal ini mengingat setidaknya terdapat 30 kementerian/lembaga yang terlibat dalam penyusunan draf omnibus law.

“Saya minta visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus jelas agar dijaga konsistensinya, harus betul-betul sinkron, terpadu,” ungkapnya.

“Saya tidak ingin rancangan undang-undang ini hanya menjadi tempat menampung keinginan-keinginan kementerian dan lembaga. Jangan sampai hanya menampung keinginan, tapi tidak masuk ke visi besar yang saya sampaikan,” sambungnya.

Untuk mematangkan omnibus law, Jokowi memerintahkan Menko Perekonomian, Menkumham, Mensesneg, dan Seskab melakukan pendalaman terhadap draf tersebut. Selain itu, dia juga meminta Jaksa Agung, Polri, dan BIN melihat dampak-dampak dari omnibus law tersebut.

“Jangan sampai menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Sehingga tolong agar dikomunikasikan dengan yang terkait dengan yang ada di dalam omnibus. Seluruh menteri juga dikomunikasikan dan juga dikonsultasikan dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.

Jokowi juga meminta perumusan regulasi turunan dari omnibus law disiapkan secara paralel. Dengan begitu, setelah disahkan dapat segera dilaksanakan.

“Tolong ini, sebelum inimasuk DPR, Menko, Menkumham, Mensesneg, agar mengekspos ke publik. Kalau ada hal yang perludiakomodasikan, harus kitaperhatikan. Ini sebuah proses keterbukaan yang kita inginkan,” imbuhnya.

Baca juga: Tok Tok, UMP Tahun Depan Bakal Naik 8,51 Persen! Gaji Ikutan Naik

Ciptakan lapangan kerja

upah
Ciptakan lapangan kerja

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengungkapkan, pemerintah akan mengajukan omnibus law pada Januari 2020. 

Menurut dia, sebenarnya pemerintah berencana menyerahkan sejumlah rancangan undang-undang sebelum masa sidang DPR berakhir bulan ini. Namun, rencana ini urung dilakukan karena ada halangan.

“Kebetulan Prolegnas tertunda pengesahannya kemarin. Maka, setelah DPR seminggu bersidang kami akan mengajukan RUU Omnibus Law (terkait) cipta lapangan kerja dan perpajakan,” jelas Yasonna di Kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan.

RUU Omnibus Law sengaja didesain untuk menciptakan lapangan kerja secara besar-besaran, menumbuhkan UMKM, dan mendorong investasi. Nantinya ada 11 bidang besar yang dirangkum dari 74 undang-undang yang ada menjadi sebuah undang-undang utuh.

Yasonna pun berharap DPR mendukung penyelesaian omnibus law ini dengan menjadikannya sebagai rancangan undang-undang superprioritas dalam pembahasannya. Dengan demikian, pembahasan bisa dilakukan secara cepat.

Lana Soelistianingsih, pengamat ekonomi UI memahami isu upah saat ini memang tidak diikuti produktivitas. 

Namun, di sisi lain, pelaku usaha semestinya tidak terus menekan biaya upah jadi semurah mungkin. Karena itu, dia berharap hadirnya omnibus law menjadi peluang akal-akalan pelaku usaha terhadap pekerja.

”Saat ini dengan UMP, trik yang digunakan perusahaan dengan mengatur durasi kerja dari pukul 9 pagi hingga 4 sore. Itu berarti hanya 6 jam tapi upahnya 6/8 dikalikan UMP. Apalagi kalau bisa ditentukan upah per jam. Nanti semakin tertekan upah yang diterima pekerja,” paparnya.

Dia juga berharap pemerintah tetap mengikuti aturan UMP dan bersikap seimbang antara kepentingan pelaku usaha dan pekerja. 

“Jangan jadi kesempatan untuk eksploitasi pekerja. Padahal biaya upah kurang 15% dari produksi, sedangkan mayoritas biaya itu dari highcost economy seperti pungli. Memang banyak aturan yang memberatkan pelaku usaha, tapi kita harus berimbang,” tuturnya.

Baca juga: Tawarkan Upah Minimum yang Murah, Negara-Negara Ini Jadi Daya Tarik Para Pengusaha

Langgengkan kepentingan pengusaha

Langgengkan kepentingan pengusaha

Pengamat ekonomi Indef Nailul Huda juga menilai semangat omnibus law untuk menciptakan lapangan kerja melanggengkan kepentingan pengusaha. 

Dalam pandangannya, sistem upah jam kerja di bawah 35 jam akan menerima perlakuan pengupahan yang berbeda dari orang yang mempunyai 35 jam ke atas. 

”Di negara lain sudah mulai diturunkan jam kerjanya, namun masih memiliki pengupahan penuh. Sedangkan di Indonesia malah dikurangi jam kerja dan dikurangi pula pengupahannya. Sungguh miris,” ucap Huda.

Omnibus law merupakan tindak lanjut arahan Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan saat pidato pelantikan sebagai presiden untuk periode kedua. Dengan omnibus law itu diharapkan tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan hilang. 

Omnibus law juga mewujudkan efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan dan menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Substansi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja telah dibahas secara intensifdengan 31 kementerian/lembaga terkait. Omnibus law ini mencakup 11 kluster: 1) penyederhanaan perizinan, 2) persyaratan investasi, 3) ketenagakerjaan, 4) kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan umk-m, 5)kemudahan berusaha, 6)dukungan riset dan inovasi, 7)administrasi pemerintahan, 8)pengenaan sanksi, 9)pengadaan lahan, 10) investasidan proyek pemerintah, dan 11) kawasan ekonomi. 

Semoga rencana pemerintah menerapkan sistem upah yang dihitung per jam dapat memperkuat perekonomian nasional.

Marketplace Asuransi #1 di Indonesia

Cari Asuransi Terbaik Sesuai Anggaranmu

  • Bandingkan > 100 polis asuransi
  • Konsultasi & bantuan klaim gratis