UU Asuransi No. 40 Tahun 2014 dan Bedanya dengan yang Lama

UU Asuransi

UU Asuransi adalah dasar hukum yang mengatur kegiatan perasuransian. Landasan hukum asuransi di Indonesia diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kejelasan tanggung jawab dan melindungi hak-hak masyarakat (khususnya nasabah). Sementara bagi perusahaan asuransi, keberadaan UU Asuransi ini bakal memberikan kepastian untuk menjalankan serta menjadi “pagar” dalam berbisnis.

Nah, perlu kamu ketahui juga, UU Asuransi yang berlaku saat ini adalah peraturan hukum terbaru yang menggantikan peraturan yang lama. Pasalnya, undang-undang asuransi di Indonesia pernah mengalami pergantian.

Apa itu UU Asuransi?

UU asuransi mengatur perusahaan asuransi

UU Asuransi sendiri lahir atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif dan Presiden sebagai badan eksekutif. Setelah disahkan Presiden, undang-undang tersebut barulah diundangkan Menteri Hukum dan HAM.

Pembentukkan UU Asuransi didasari pertimbangan:

  • Demi terciptanya industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif. Dengan begitu, adanya peningkatan perlindungan buat pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional.
  • Dengan terciptanya industri perasuransian yang sehat, risiko yang dihadapi anggota masyarakat (pemegang polis) dapat ditanggulangi dengan baik.
  • Demi menghadirkan industri perasuransian yang dijalankan berdasarkan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab.

Industri asuransi atau perusahaan asuransi sendiri termasuk dalam lembaga keuangan di Indonesia. Bedanya dengan bank, perusahaan asuransi digolongkan sebagai lembaga keuangan nonbank.

Selain perusahaan asuransi, masih banyak kegiatan usaha lainnya yang digolongkan sebagai lembaga keuangan nonbank. Mau tahu lebih jelasnya? Kamu bisa cari tahu dalam ulasan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang Ada di Indonesia.

UU Asuransi Nomor 40 Tahun 2014

Undang-undang asuransi nomor 40 tahun 2014 tertuang lengkap dalam dokumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebagai informasi, undang-undang asuransi tahun 2014 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Perubahan tersebut terjadi karena perkembangan industri perasuransian dan perekonomian di Indonesia. Nanti kita bakal bahas mengenai perbedaan UU Asuransi yang baru dan yang lama ya.

Berikut penjelasan singkat mengenai isi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Bab 1 tentang Ketentuan Umum

Bab ini menjelaskan: 

  • pengertian asuransi, 
  • asuransi syariah, 
  • prinsip syariah, 
  • usaha perasuransian, 
  • usaha asuransi umum, 
  • usaha asuransi jiwa, 
  • usaha reasuransi, 
  • usaha asuransi umum syariah, 
  • usaha asuransi jiwa syariah, 
  • usaha reasuransi syariah, 
  • usaha pialang asuransi, 
  • usaha pialang reasuransi, 
  • usaha penilai kerugian asuransi, 
  • perusahaan perasuransian, 
  • perusahaan asuransi, 
  • perusahaan asuransi syariah, 
  • dana jaminan, 
  • dana asuransi, 
  • dana tabarru’
  • pemegang polis, dan masih banyak lagi.

Bab 2 tentang Ruang Lingkup Usaha Perasuransian

Bab ini berisikan tentang cakupan kegiatan perusahaan asuransi umum, asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi.

Bab 3 tentang Bentuk Badan Hukum dan Kepemilikan Perusahaan Perasuransian

Bab ini menjelaskan badan hukum kegiatan asuransi, seperti perusahaan perseroan, koperasi, dan usaha bersama.

Bab 4 tentang Perizinan Usaha

Bab ini merinci perizinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi buat menjalankan kegiatan usaha asuransi.

Bab 5 tentang Penyelenggaraan Usaha

Bab ini menerangkan tentang ketentuan dan kewajiban yang harus dipatuhi perusahaan asuransi dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Bab 6 tentang Tata Kelola Usaha Perasuransian Berbentuk Koperasi dan Usaha Bersama

Bab ini memberi penjelasan mengenai pengelolaan kegiatan usaha asuransi yang dijalankan koperasi dan usaha bersama.

Bab 7 tentang Peningkatan Kapasitas Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi, dan Reasuransi Syariah dalam Negeri

Bab ini menjelaskan informasi tentang pengoptimalan kapasitas asuransi, asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri.

Bab 8 tentang Program Asuransi Wajib

Bab yang berisikan ketentuan pengaturan program asuransi wajib dan penyelenggaraannya.

Bab 9 tentang Perubahan Kepemilikan, Penggabungan, dan Peleburan

Bab ini menjelaskan tentang aturan perubahan kepemilikan yang wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bab 10 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan

Bab ini menerangkan tentang aturan pembubaran, likuidasi, dan kepailitan yang harus dilaporkan ke OJK.

Bab 11 tentang Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta

Bab ini menerangkan keharusan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah yang wajib ikut penjaminan polis.

Bab 12 tentang Profesi Penyedia Jasa bagi Perusahaan Perasuransian

Bab ini berisikan profesi dalam perusahaan perasuransian yang meliputi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, dan profesi lain.

Bab 13 tentang Pengaturan dan Pengawasan

Bab ini menegaskan kalau pengaturan dan pengawasan usaha perasuransian menjadi kewenangan OJK.

Bab 14 tentang Asosiasi Usaha Perasuransian

Bab ini menjelaskan tentang kewajiban perusahaan perasuransian buat menjadi anggota salah satu asosiasi Perusahaan Perasuransian.

Bab 15 tentang Sanksi Administratif

Bab ini menerangkan kewenangan OJK dalam memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.

Bab 16 tentang Ketentuan Pidana

Bab ini mengatur pidana yang bisa dikenakan dalam menjalankan kegiatan usaha asuransi.

Bab 17 tentang Ketentuan Peralihan

Bab ini menerangkan status perusahaan begitu mendapat izin usaha dari menteri.

Bab 18 tentang Penutup

Bab ini menjelaskan aturan dan ketentuan setelah undang-undang mulai berlaku.

UU Asuransi Nomor 2 Tahun 1992

UU Asuransi Nomor 2 Tahun 1992

Seperti yang telah disinggung di atas, UU Asuransi yang berlaku saat ini merupakan undang-undang revisi yang menggantikan undang-undang sebelumnya.

UU Asuransi lama disahkan pada tahun 1992 dengan nama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Buat lebih jelasnya, kamu bisa cek isinya di dokumen OJK tentang UU Asuransi Nomor 2 Tahun 1992.

Singkatnya, UU Asuransi lama yang disahkan Presiden Soeharto pada 11 Februari 1992 tersebut memuat 13 bab, termasuk penutup, antara lain:

Bab 1 tentang Ketentuan Umum

Isinya tentang pengertian asuransi, objek asuransi, program asuransi sosial, perusahaan perasuransian, perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, perusahaan konsultan aktuaria, afiliasi, hingga menteri.

Bab 2 tentang Bidang Usaha Perasuransian

Isinya menjelaskan tentang usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi.

Bab 3 tentang Jenis Usaha Perasuransian

Bab ini menjelaskan dua usaha asuransi dan usaha penunjang usaha asuransi lebih detail. Jadi, usaha asuransi itu terdiri dari usaha asuransi kerugian, usaha asuransi jiwa, dan usaha reasuransi.

Sementara usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari usaha pialang asuransi, usaha pialang reasuransi, usaha penilai kerugian asuransi, usaha konsultan aktuaria, hingga usaha agen asuransi.

Bab 4 tentang Ruang Lingkup Usaha Perusahaan Perasuransian

Bab ini menjelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup kegiatan perusahaan perasuransian.

Bab 5 tentang Penutupan Objek Asuransi

Bab ini menerangkan gimana melakukan penutupan objek asuransi dan ketentuannya.

Bab 6 tentang Bentuk Hukum Usaha Perasuransian

Bab ini menjelaskan badan hukum yang legal dalam menjalankan kegiatan asuransi, dari perusahaan perseroan, koperasi, dan usaha bersama.

Bab 7 tentang Kepemilikan Perusahaan Perasuransian

Bab ini berisikan ketentuan siapa saja yang dapat mendirikan dan menjalankan perusahaan asuransi.

Bab 8 tentang Perizinan Usaha

Bab ini menjelaskan tentang perizinan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi buat menjalankan kegiatan usaha asuransi.

Bab 9 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Bab ini menerangkan posisi Menteri yang bertindak dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bab 10 tentang Kepailitan dan Likuidasi

Bab ini menjelaskan aturan yang menyatakan perusahaan bisa disebut pailit dan dicabut izin usahanya, serta siapa yang berwenang.

Bab 11 tentang Ketentuan Pidana

Sebagaimana namanya, bab ini menjelaskan mengenai sanksi hukum yang berlaku kalau melakukan pelanggaran.

Bab 12 tentang Ketentuan Peralihan

Bab ini menjelaskan tentang status perusahaan begitu mendapat izin usaha dari menteri.

Bab 13 tentang Ketentuan Penutup

Bab ini tentang penutup yang menyatakan kalu peraturan sebelumnya udah gak berlaku lagi.

Perbedaan UU Asuransi baru dan lama

Adanya UU Asuransi baru tahun 2014 menjadi bentuk penyesuaian terhadap perkembangan industri asuransi di Indonesia. Bisa dibilang UU Asuransi baru merupakan hasil koreksi terhadap UU Asuransi lama.

Berikut ini adalah sejumlah perbedaan antara UU Asuransi lama dan baru.

UU Asuransi lama UU Asuransi baru
Usaha konsultan aktuaria dikategorikan sebagai bidang usaha perasuransian yang izinnya diberikan menteri. Konsultan aktuaria bukan usaha perasuransian, melainkan profesi penyedia jasa bagi perusahaan asuransi dan harus terdaftar di OJK.
Bentuk badan hukumnya terdiri atas: perusahaan perseroan (Persero), koperasi, Usaha Bersama (mutual). Bentuk badan hukumnya terdiri atas: perseroan terbatas (PT), koperasi, dan usaha bersama.
Perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia gak diatur kepemilikannya. Dalam perusahaan patungan, status perusahaan asing sebagai induk perusahaan gak diatur. Perusahaan asuransi yang didirikan warga negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia harus dimiliki WNI secara langsung maupun gak langsung. Pihak asing harus menjadi perusahaan induk.
Gak ada kejelasan mengenai aturan pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dan reasuransi. Paling lama 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi dan reasuransi harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) buat memutuskan pembubaran badan hukum.

Kesimpulan

Dengan mengetahui UU Asuransi, kamu makin paham tentang kegiatan perusahaan asuransi di Indonesia. Terus kamu sebagai masyarakat yang hendak memiliki asuransi mendapat kejelasan kegiatan-kegiatan dalam usaha asuransi seperti apa yang legal dalam hukum Indonesia.

Dengan demikian, kamu gak perlu takut buat punya asuransi karena ada payung hukumnya.

Bagi perusahaan asuransi, undang-undang mengenai asuransi ini juga menjadi “pagar” saat mereka menjalankan bisnis. Baik dalam hal mengelola uang nasabah dan membayarkan klaim.

Jadi bisa dibilang dengan adanya UU Asuransi, baik nasabah maupun perusahaan asuransi, sama-sama bisa menjalankan tanggung jawab dan mendapatkan hak mereka.