Pahami Wajib Pajak dan Bagaimana Menyikapinya

wajib pajak orang

Pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban untuk melunasi biaya perpajakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

Golongannya terbagi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Apa sih perbedaan dari kedua wajib pajak tersebut dan apa saja kewajiban yang harus mereka penuhi? Mari simak penjelasannya di sini.

Siapa Saja yang Termasuk Wajib Pajak?

wajib pajak

Tidak semua orang atau badan diharuskan membayar atau melaporkan pajak walau mereka sudah memiliki upah/gaji dari pekerjaan atau keuntungan dari usaha. 

Namun, mereka yang disebut dengan subjek pajak ini tidak selamanya terbebas dari pajak sebagaimana terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur tarif pajak minimal penghasilan yang dikenai pajak.

Selanjutnya, bagi orang atau badan yang sudah dikenakan kewajiban membayar pajak akan terbagi menjadi dua golongan terkait, yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Berikut adalah ulasan lengkapnya.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Wajib Pajak Orang Pribadi atau WPOP merupakan orang yang memiliki penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Yang mana sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 besaran PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp54 juta.

Dengan demikian, mereka yang memiliki penghasilan di atas jumlah tersebut memiliki kewajiban mendaftarkan diri di kantor pajak dan memiliki NPWP. 

Golongan ini pun terbagi menjadi dua bagian, yaitu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. 

Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek dalam negeri

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak orang pribadi sebagai subjek dalam negeri terbagi menjadi tiga, yaitu:

  • Orang pribadi yang tinggal di Indonesia.
  • Orang pribadi yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan.
  • Orang pribadi yang berniat menetap di Indonesia.

Wajib pajak orang pribadi sebagai subjek luar negeri

Sedangkan wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri terbagi menjadi dua, antara lain:

  • Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, namun mengelola usaha tetap di Indonesia.
  • Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 bulan, namun tidak memiliki usaha tetap namun mendapat penghasilan di Indonesia.

Wajib pajak badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha dan mendapatkan penghasilan yang mana jumlahnya termasuk ke dalam kriteria perpajakan sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

Dengan tarif pajak penghasilan secara umum adalah 25 persen dari penghasilan kena pajak (PKP). Menurut aturan Direktorat Jenderal Pajak terkait mekanisme PPh badan, besaran PKP untuk wajib pajak badan sesuai dengan UU perpajakan pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) adalah memiliki penghasilan bruto di atas Rp4,8 miliar setahun.

Adapun bentuk-bentuknya bergantung pada ruang lingkup anggota dan cakupan usahanya. Berikut adalah beberapa jenis wajib pajak badan.

  • Perseroan Terbatas (PT).
  • Perseroan Komanditer (CV).
  • Perseroan lainnya.
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
  • Firma.
  • Kongsi.
  • Koperasi.
  • Dana Pensiun.
  • Persekutuan.
  • Perkumpulan.
  • Yayasan.
  • Organisasi Massa.
  • Organisasi Sosial Politik.
  • Lembaga.
  • Bentuk usaha tetap atau badan lainnya.

Jika suatu badan telah didirikan, maka wajib pajak badan harus segera didaftarkan ke kantor pajak paling lambat sebulan setelah badan tersebut berdiri secara resmi.

Tanya Ahli Hukum Lifepal
Tanya Ahli Hukum Lifepal

Hal-hal yang Perlu Dilakukan oleh Wajib Pajak

mendaftar wajib pajak

Setelah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka sekarang kita sudah bisa memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Ketahui apa saja kewajiban wajib pajak di bawah ini.

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

Hal pertama yang harus dilakukan pastinya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP).

2. Melaporkan SPT pajak

Wajib pajak harus melaporkan segala bentuk penghasilan, harta, dan kewajibannya selama setahun sekali melalui Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT pajak secara offline maupun online.

Pelaporan ini harus diselesaikan dan dikirim paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Pada kasus jika terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka wajib pajak harus segera mengurusnya sebelum tanggal tersebut juga.

3. Memberikan data sesuai dengan ketentuan pajak

Setiap wajib pajak harus memberikan data yang sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Tidak perlu takut data yang diberikan akan tersebar luas sebab pihak KPP akan merahasiakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Membayar pajak

Bagi wajib pajak yang sudah terdaftar dan memiliki NPWP berarti sudah waktunya membayar secara rutin. Bagi pekerja lepas atau pemilik perusahaan, pembayaran pajak harus diurus sendiri sesuai ketentuan yang berlaku. Namun bagi karyawan swasta atau PNS, pembayaran pajak biasanya sudah diurus oleh perusahaan atau instansi penyedia pekerjaan.Tiap orang dan perusahaan memiliki kewajiban pajak yang berbeda-beda, namun ketaatan untuk membayarnya akan menjadikan kita sebagai kontributor kepada kemajuan pembangunan dan negara. Jangan sampai terlambat bayar pajak, ya!

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →