Terjawab

Apa hukumnya bila perusahaan mangkir membayar pesangon?

September 10, 2020

Jawaban

Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
0 Komentar

Menurut UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) berhak atas kompensasi berupa uang pesangon, dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
Lain hal dengan karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan atas kemauan sendiri atau secara sukarela, maka hanya berhak atas Uang Penggantian Hak sebagaimana diatur dalam Pasal 162 ayat (1) UU No.13/2003.

Bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak memberikan pesangon bagi karyawan yang di PHK, maka tentu hal tersebut tidak dibenarkan. Karena ini menyangkut hak yang diterima pekerja, adapun langkah hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”), yakni melalui perundingan lewat forum bipatrit. Jalur bipartit adalah suatu perundingan antara pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan ini harus dilaksanakan paling lambat 30 hari berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PPHI.

Apabila perundingan bipartit ini gagal atau pengusaha menolak berunding, maka penyelesaian kemudian ditempuh melalui jalur tripartit yaitu mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan [Pasal 4 ayat (1) UU PPHI].

Menurut Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) UU PPHI,
• Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh; sedangkan
• Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh.

Maka cara yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan adalah tergantung dari permasalahan atau kepentingannya, dan para pihak dapat bersepakat untuk memilih cara penyelesaian yang sesuai. Namun jika perundingan di jalur tripartit ini masih buntu, penyelesaian perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Sebagaimana Pasal 5 UUPHI mengatur sebagai berikut:

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

Di Kontrak Hukum, kamu dapat konsultasi kan masalah ketenagakerjaan dengan Lawyer yang ahli di bidangnya dan meminta Lawyer untuk melakukan review terhadap Perjanjian Kerjamu, untuk melihat apakah hak-hak mu sebagai pekerja sudah aman dan terlindungi atau belum. Kami juga dapat membantu memberikan solusi seputar masalah ketenagakerjaan yang kamu alami.