Terjawab

Apa itu penerapan meritokrasi dan contohnya di dunia kerja?

September 14, 2020

Jawaban

Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
0 Komentar

Meritokrasi di dalam hukum diatur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Di dalam UU ini, Meritokrasi atau disebut sebagai Sistem Merit, merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan  wajar dengan  tanpa  membedakan  latar  belakang  politik,  ras,  warna  kulit,  agama,  asal usul,  jenis  kelamin,  status  pernikahan,  umur,  atau  kondisi  kecacatan.

 

Tujuan  penerapan sistem merit dalam manajemen ASN sebagai berikut:

  1. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan;
  2. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;
  3. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
  4. Memberikan remunerasi yang  setara  untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara  dengan memperhatikan hasil kinerja;
  5. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
  6. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
  7. Menjaga standar   yang   tinggi  untuk  integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
  8. Menerapkan pengisian  jabatan  dengan  uji  kompetensi  sesuai  standar  kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
  9. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
  10. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
  11. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
  12. Memberikan perlindungan kepada pegawai.

 

Apabila dikaitkan dengan dunia kerja, tentunya tidak hanya ASN yang dapat menerapkan sistem Merit, melainkan perusahaan-perusahaan swasta dapat melakukan rekruitmen pegawai dengan berpegang pada Sistem Merit, yaitu dengan tidak membedakan latar  belakang  politik,  ras,  warna  kulit,  agama,  asal usul,  jenis  kelamin,  status  pernikahan,  umur,  atau  kondisi  kecacatan, melainkan seorang pegawai benar-benar dinilai dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya  secara adil dan  wajar.

 

Contoh pelaksanaanya dalam dunia kerja misalnya dengan memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi kepada pagawai berdasarkan penilaian kinerja secara objektif dan transparan. Kemudian pihak perusahaan dapat menerapkan kode etik yang berlaku di lingkungan perusahaan, dan memberi kesempatan pengembangan kompetensi bagi pegawai sesuai dengan hasil penilaian kerja.