Terjawab

Apakah pesangon untuk karyawan kontrak 1,2 tahun yang di PHK?

Oleh : Kamala Calya
Maret 12, 2021

Saya bekerja di suatu perusahaan selama 1,2 tahun dengan status kontrak. Namun, saya akan di PHK dalam waktu dekat ini.

Pertanyaan saya, apakah pesangon karyawan kontrak yang di phk tetap akan diterima? Dan apakah perhitungannya dengan masa kerja 1 tahun 2 bulan?

Jawaban

Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
0 Komentar

Apabila hubungan kerja didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)/pegawai kontrak, maka jika perusahaan melakukan PHK karyawan kontrak dengan alasan efisiensi, karyawan berhak atas upah sebanyak sisa masa kontrak.

 Hal ini sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), yang berbunyi: 

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja (PHK) sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Agar lebih jelas, mari ketahui hak-hak pegawai kontrak berikut ini agar apabila terjadi PHK karyawan kontrak, kamu bisa mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak.

Apa Itu Karyawan Kontrak (PKWT)

Dalam istilah hukum karyawan atau pegawai kontrak sering disebut “Karyawan PKWT”, maksudnya karyawan atau pegawai dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Secara hukum dikenal 2 (dua) macam Karyawan yaitu Karyawan Kontrak (PKWT) dan Karyawan Tetap atau karyawan PKWTT/Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan dapat dikontrak maksimal selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama maksimal 1 (satu) tahun. Setelah itu, kontrak dapat diperbarui 1 (satu) kali untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) tahun.

Dengan demikian, semestinya status kontrak itu maksimal disandang lima tahun saja. Itu kalau seluruh skenario di atas dijalani, ya! Jika kinerja kita bagus, tidak mustahil baru setahun langsung diangkat sebagai pegawai tetap.

Mengenai PHK Karyawan Kontrak

Selain soal status, hak-hak pegawai kontrak lainnya yang mesti dicermati antara lain soal pemutusan hubungan kerja PHK karyawan kontrak.

Menurut UU Ketenagakerjaan, pihak yang memutus hubungan kerja sebelum masa berlaku perjanjian berakhir wajib memberikan ganti rugi ke pihak yang dirugikan. Misalnya kontrak masih sisa 2 bulan, lalu di-PHK sepihak.

Perusahaan wajib memberikan pesangon atas terjadinya PHK karyawan kontrak itu. Besarannya sesuai dengan sisa masa kontrak yang berlaku itu. Dengan contoh di atas, misalnya gaji Rp 3 juta. Berarti perusahaan harus bayar Rp 3 juta x 2 bulan = Rp 6 juta.

Ingat, ini berlaku jika si pekerja di-PHK sepihak. Dalam perjanjian kerja dengan perusahaan biasanya diatur soal pemutusan hubungan kerja, termasuk syarat dan konsekuensinya.

Dasar hukum Karyawan PKWT

Berdasar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 56 yang menyatakan:

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas:

  1. jangka waktu; atau
  2. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
  3. Jenis Pekerjaan apa saja yang dapat dilakukan Karyawan Kontrak ?

Berdasar UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59 yang menyatakan :

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu :

  1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
  2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
  3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
  4. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Apa sih yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dan pekerjaan yang bersifat sementara?

Berdasar Penjelasan Pasal 59 ayat (2) menjelaskan:

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek perjanjian kerja waktu tertentu.

Jika ingin bertanya lebih lanjut mengenai PHK karyawan kontrak, sila tanyakan di Tanya Lifepal.

 

Dapatkan solusi dari para ahli keuangan

Ade Wikasyah
Praktisi Keuangan Syariah
Aulia Akbar, CFP®
Perencana Keuangan, Praktisi Hubungan Masyarakat
Benny Fajarai CIP® CFP®
Cofounder Lifepal.co.id - Certified Insurance Professionals & Certified Financial Planner
Eko Endarto, CFP, RFA
Independen Financial Planner, Founder Finansia Consulting dan Sahabat Pensiun.
Erlina Juwita, MM, CFP®, QWP®
Founder @CerdasKeuangan dan Senior Consultant @Oneshildt.
Fioney Sofyan Ponda, S.Ked., RFA®
Wealth Asset Manager, Pembicara, Narasumber, Penulis
Galuh Alifani
Konsultan bisnis, penulis, pengamat keuangan, dan pegiat seni. Penerima penghargaan best paper award untuk publikasi keuangan, dari institusi akademik internasional, IISES.
Irvan Rahardjo, SE., MM
Penulis, arbiter, editor buku, kolumnis, saksi ahli berbagai instansi, narasumber seminar dan media cetak, online dan elektronik.
Lolita Setyawati, CA, MSIT, CFP®️
Certified Financial Planner
Maryadi Santana, CFP® QWP®
Priority Banking Relationship Manager, Manulife Asset Management Indonesia as Relationship Manager, Panin Asset Management as Team Leader Retail Marketing and Start doing as Financial Planner, ZACD Group as Relationship Manager.
Nadia Isnuari Harsya, CFP®
Independent Financial Planner
Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
Rivan Kurniawan
Pakar Investasi & Value Investor dengan 10 Tahun+ Pengalaman
Roswitha Jassin, SE, MBA, CFP
Financial Educator, Lifestyle Blogger, Founder, Entrepreneur, Pembicara dan Pemateri.
Vigi Caraka
Profesional di pasar modal yang berkarir di sekuritas dan regulator.
Apa hak-hak yang diterima seseorang bila di-PHK dari institusi hukum? Beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan perubahan tersebut, apa hak-hak yang diterima seseorang bila di-PHK dari sebuah institusi hukum?
796
0
Selain UU Cipta Kerja, adakah solusi lain menciptakan lapangan kerja? Salah satu disahkannya UU Cipta Kerja disebutkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran. Selain UU Cipta Kerja, adakah solusi lain menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia?
885
0
Apa penyebab buruh meminta kenaikan upah yang sudah setara UMR? Para buruh dalam aksi demonstrasi mereka selalu meminta kenaikan upah buruh. Padahal, gaji para buruh saat ini sudah setara UMR. Mengapa buruh selalu minta kenaikan upah buruh? Apa penyebabnya?
929
0
Berapa jumlah pajak yang sebaiknya dibayarkan jika ingin sejahtera? Pajak disebut-sebut bisa menyejerahterakan rakyat di sebuah negara. Pertanyaannya sekarang, berapa jumlah pajak yang sebaiknya dibayarkan oleh kita sebagai masyarakat Indonesia jika ingin sejahtera?
726
1
Terjawab
Siapa yang tanggung jawab jika terjadi kerusakan pada rumah sewa? Saya baru saja menikah, dan berencana menyewa rumah di Jakarta untuk mendukung mobilitas kami sebagai karyawan. Sebelum mencari kontrakan, saya ingin tahu dalam hal sewa rumah siapakah yang bertanggung jawab memperbaiki apabila terjadi kerusakan seperti plafon jebol, tembok retak merembes air hujan, dan kerusakan lain? Apa landasan hukumnya? Terima kasih.
1.094
1
Terjawab