Perusahaan merumahkan karyawan (unpaid leave) di saat pandemi.

Oktober 26, 2020
Apakah sah secara hukum jika perusahaan merumahkan karyawan (unpaid leave, dibayarkan BPJS saja) di saat pandemi ini?

Jawaban

Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
0 Komentar

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) tidak mengenal istilah “dirumahkan”. Akan tetapi, di dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada pimpinan perusahaan di seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal (“SE 907/2004”) dikatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah upaya terakhir setelah dilakukan upaya meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh (butir f).

Kemudian, terdapat Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 Tahun 1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi “sehubungan banyaknya pertanyaan dari pengusaha maupun pekerja mengenai peraturan merumahkan pekerja disebabkan kondisi ekonomi akhir-akhir ini, yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan, sehingga sebagai upaya untuk penyelamatan perusahaan maka perusahaan menempuh tindakan merumahkan pekerja untuk sementara waktu.”

Karena belum ada peraturan yang mengatur mengenai pekerja yang dirumahkan maka:

Pengusaha Tetap Membayar Upah Secara Penuh

Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali telah diatur lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Bagaimana Jika Pengusaha tidak Membayar Upah?

Jika pengusaha tidak membayar upah secara tidak penuh maka harus dirundingkan dengan pihak serikat pekerja atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan berapa lama dirumahkan. Surat Edaran M/3/HK.04/II/2020 tentang Perlindungan Perkerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Covid-19 adalah acuan bagi pengusaha dan karyawan dalam menghadapi pandemi yang terjadi sekarang ini. Dari SE tersebut, perusahaan dapat menentukan besaran (pemotongan gaji) dan cara pembayaran upah kerja harus dengan kesepakatan para pekerjanya, tetapi yang harus digarisbawahi adalah pemotongan tersebut tidak boleh melebihi 50% dari upah yang diterima pekerja sesuai dengan Pasal 58 PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.