Terjawab

Apakah sah secara hukum kebijakan pemotongan gaji karyawan saat pandemi?

Oleh : Fitri Kencana
Oktober 2, 2020

Jawaban

Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
0 Komentar

Pemerintah baru mengeluarkan Surat Edaran M/3/HK.04/II/2020 tentang Perlindungan Perkerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan Penanggulangan Covid-19 sebagai acuan untuk pengusaha dan karyawan dalam menghadapi pandemi yang terjadi sekarang ini.

Salah satu poin penting dari Surat Edaran tersebut adalah “bagi perusahaan yang melakukan pembatasan usaha akibat dari kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh”.

Dari poin tersebut, perusahaan dapat menentukan besaran (pemotongan gaji) dan cara pembayaran upah kerja harus dengan kesepakatan para pekerjanya, tetapi yang harus digarisbawahi adalah pemotongan tersebut tidak boleh melebihi 50% dari upah yang diterima pekerja sesuai dengan Pasal 58 PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Jika melebihi 50% maka pengusaha akan dikenakan sanski administrative berupa teguran tulisan, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha (Pasal 59 PP Pengupahan).