Terjawab

Apakah uang pesangon dipotong pajak?

September 14, 2020

Jawaban

Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
0 Komentar

Uang pesangon merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Pemerintah telah mengatur perhitungan Pajak Uang Pesangon dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

 

Pesangon yang diberikan kepada para karyawan yang terkena PHK akan dikenakan tarif pajak berdasarkan besarnya penghasilan bruto yang didapatkan masing-masing karyawan. Besaran tarif yang dikenakan adalah sebagai berikut:

  • Penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000 = 0%
  • Penghasilan bruto Rp50.000.000 – Rp100.000.000 = 5%
  • Penghasilan bruto Rp100.000.000 – Rp500.000.000 = 15%
  • Penghasilan bruto lebih dari Rp500.000.000 = 25%

 

Besaran uang pesangon sendiri masih mengikuti ketentuan Pasal 156 Ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu besaran uang pesangon sesuai masa kerja:

Masa Kerja (Tahun) Uang Pesangon
<1 tahun upah 1 bulan
1 s.d. 2 tahun upah 2 bulan
2 s.d. 3 tahun upah 3 bulan
3 s.d. 4 tahun upah 4 bulan
4 s.d. 5 tahun upah 5 bulan
5 s.d. 6 tahun upah 6 bulan
6 s.d. 7 tahun upah 7 bulan
7 s.d. 8 tahun upah 8 bulan
>8 tahun upah 9 bulan