Terjawab

Bagaimana hukumnya bila perusahaan menahan ijazah asli sebagai syarat diterima kerja?

September 10, 2020

Jawaban

Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
0 Komentar

Penahanan ijazah oleh perusahaan umumnya terjadi pada Karyawan Kontrak yang membuat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”). Dalam hal karyawan bekerja dengan PKWT dan ingin mengundurkan diri sebelum berakhirnya jangka waktu kerja yang ditetapkan dalam PKWT, maka berdasarkan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, Karyawan sebagai pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada perusahaan sebesar upahnya selama jangka waktu PKWT yang tersisa.

Pasal 62 UU Ketenagakerjaan:

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerjabukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yangmengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnyasebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”
Penahanan ijazah oleh perusahaan, biasanya dimaksudkan agar Karyawan tidak mengundurkan diri sebelum masa perjanjian kerja berakhir, dan apabila hal tersebut terjadi maka karyawan harus membayar ganti rugi agar ijazahnya dapat dikembalikan.

Penahanan ijazah tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana karena perbuatan tersebut tidak diatur/dinyatakan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) maupun UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sehingga penahanan ijazah diperbolehkan, selama disepakati oleh kedua belah pihak di dalam Perjanjian Kerja. Sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka secara hukum para pihak wajib memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati itu.

Namun apabila setelah Karyawan memenuhi semua kewajiban (membayar ganti rugi) ijazah tidak dikembalikan oleh perusahaan, maka dapat dikatakan Perusahaan telah mengingkari kewajibannya dan melanggar hak Karyawan.

Tindakan yang dapat Karyawan lakukan yaitu dengan menggugat Perusahaan atas dasar Wanprestasi.

Subekti, dalam bukunya Hukum Perjanjian, menyatakan terdapat empat macam wanprestasi, yaitu:
1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Di Kontrak Hukum, kamu dapat konsultasi kan masalah ketenagakerjaan dengan Lawyer yang ahli di bidangnya dan meminta Lawyer untuk melakukan review terhadap Perjanjian Kerjamu, untuk melihat apakah hak-hak mu sebagai pekerja sudah aman dan terlindungi atau belum. Kami juga dapat membantu memberikan solusi seputar masalah ketenagakerjaan yang kamu alami.