Terjawab

Bagaimana tahap hukuman di dunia kerja sampai akhirnya seorang karyawan dipecat?

September 10, 2020

Jawaban

Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
0 Komentar

Surat Peringatan (“SP”) merupakan suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya yang berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga.

Dasar dari pemberian Surat Peringatan ini dapat kita temui dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi:

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Dalam arti SP yang diberikan secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk jangka waktu enam bulan. Jika dalam jangka waktu SP tersebut, si pekerja melakukan kesalahan lagi, perusahaan dapat menerbitkan SP berikutnya. Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan PHK.

Namun tidak semua Karyawan yang di PHK berhak mendapatkan hak seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau uang penggantian hak sebagaimana disebutkan pada Pasal 161 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. Hal ini ditentukan berdasarkan alasan mengapa Karyawan tersebut di PHK.

Berikut ini adalah beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya PHK yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu:
1. Pengunduran diri atas kemauan sendiri
2. Pengunduran diri karena berakhirnya hubungan kerja
3. Pekerja mencapai usia pensiun
4. Pekerja melakukan kesalahan berat
5. Tidak lolos masa percobaan
6. Pekerja sedang menjalani proses pidana
7. Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut

Di Kontrak Hukum, kamu dapat konsultasi kan masalah ketenagakerjaan dengan Lawyer yang ahli di bidangnya dan meminta Lawyer untuk melakukan review terhadap Perjanjian Kerjamu, untuk melihat apakah hak-hak mu sebagai pekerja sudah aman dan terlindungi atau belum. Kami juga dapat membantu memberikan solusi seputar masalah ketenagakerjaan yang kamu alami.