Terjawab

Berapa jumlah pajak yang sebaiknya dibayarkan jika ingin sejahtera?

Januari 18, 2021

Pajak disebut-sebut bisa menyejerahterakan rakyat di sebuah negara. Pertanyaannya sekarang, berapa jumlah pajak yang sebaiknya dibayarkan oleh kita sebagai masyarakat Indonesia jika ingin sejahtera?

Jawaban

Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
0 Komentar

Beberapa Jenis Pajak yang Wajib Kita Bayar

Berdasarkan UUD 1945, ditegaskan bahwa pajak bersifat memaksa. Kita sebagai Wajib Pajak harus membayar pajak guna berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia. Jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh setiap orang dapat bervariasi. Hal ini dikarenakan pajak yang dibebankan kepada orang pribadi memiliki keberagaman jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis pajak memiliki ketentuan dan telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Sebagai contoh, berikut beberapa jenis pajak yang sering bersinggungan dengan kita dan wajib kita bayar:

1. Pajak Penghasilan

Semakin tinggi jumlah penghasilan seseorang maka semakin besar jumlah pajak yang harus ia bayarkan. Bagi wajib pajak yang berpenghasilan sampai dengan Rp 50.000.000, ia harus bayar pajak 5%. Bagi orang yang berpenghasilan Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 tarif pajaknya 15%, di atas Rp 250.000.000- Rp 500.000.000 dikenakan pajak 25%, dan di atas Rp 500.000.000 tarif pajaknya 30%.

2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Katakan objek pajak PBB kali ini adalah tanah. Dikarenakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) mengalami kenaikan harga terus menerus yang disebabkan oleh berubahnya data luas tanah, bangunan, dan kualitas komponen bangunan, maka setiap tahun PBB mengalami kenaikan pula.

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, untuk kepemilikan kendaraan bermotor akan dikenakan tarif pajak 2%. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor. Belum lagi jika Anda memiliki kendaraan bermotor lebih dari 1. Ada pajak progresif yang harus dibayar dengan kelipatan 0,5% dari kendaraan pertama.

4. Bea Materai

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai mengatur bahwa tarif tunggal Bea Meterai sebesar Rp10.000 akan diberlakukan mulai 1 Januari 2021. Bea Materai Rp10.000 tersebut hanya dikenakan untuk dokumen nominal di atas 5 juta Rupiah, sedangkan nominal dibawah 5 juta Rupiah tidak dikenakan bea meterai.
Sebanarnya setiap aktivitas kita tidak terlepas dari pajak, seperti makan di restoran atau menginap di hotel. Dengan begitu, jumlah pajak yang harus dibayarkan tiap orang berbeda-beda. Tapi sesuatu hal yang pasti adalah ketika semua WNI taat pajak, pembangunan fasilitas sosial dan infrastruktur akan berjalan sangat lancar dan berimplikasi pada kemakmuran masyarakat.

Dapatkan solusi dari para ahli keuangan

Ade Wikasyah
Praktisi Keuangan Syariah
Aulia Akbar, CFP®
Perencana Keuangan, Praktisi Hubungan Masyarakat
Benny Fajarai CIP® CFP®
Cofounder Lifepal.co.id - Certified Insurance Professionals & Certified Financial Planner
Eko Endarto, CFP, RFA
Independen Financial Planner, Founder Finansia Consulting dan Sahabat Pensiun.
Erlina Juwita, MM, CFP®, QWP®
Founder @CerdasKeuangan dan Senior Consultant @Oneshildt.
Fioney Sofyan Ponda, S.Ked., RFA®
Wealth Asset Manager, Pembicara, Narasumber, Penulis
Galuh Alifani
Konsultan bisnis, penulis, pengamat keuangan, dan pegiat seni. Penerima penghargaan best paper award untuk publikasi keuangan, dari institusi akademik internasional, IISES.
Irvan Rahardjo, SE., MM
Penulis, arbiter, editor buku, kolumnis, saksi ahli berbagai instansi, narasumber seminar dan media cetak, online dan elektronik.
Lolita Setyawati, CA, MSIT, CFP®️
Certified Financial Planner
Maryadi Santana, CFP® QWP®
Priority Banking Relationship Manager, Manulife Asset Management Indonesia as Relationship Manager, Panin Asset Management as Team Leader Retail Marketing and Start doing as Financial Planner, ZACD Group as Relationship Manager.
Nadia Isnuari Harsya, CFP®
Independent Financial Planner
Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
Rivan Kurniawan
Pakar Investasi & Value Investor dengan 10 Tahun+ Pengalaman
Roswitha Jassin, SE, MBA, CFP
Financial Educator, Lifestyle Blogger, Founder, Entrepreneur, Pembicara dan Pemateri.
Vigi Caraka
Profesional di pasar modal yang berkarir di sekuritas dan regulator.
Apakah pesangon untuk karyawan kontrak 1,2 tahun yang di PHK? Saya bekerja di suatu perusahaan selama 1,2 tahun dengan status kontrak. Namun, saya akan di PHK dalam waktu dekat ini. Pertanyaan saya, apakah pesangon karyawan kontrak yang di phk tetap akan diterima? Dan apakah perhitungannya dengan masa kerja 1 tahun 2 bulan?
1.329
1
Terjawab
Apa hak-hak yang diterima seseorang bila di-PHK dari institusi hukum? Beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan perubahan tersebut, apa hak-hak yang diterima seseorang bila di-PHK dari sebuah institusi hukum?
964
0
Selain UU Cipta Kerja, adakah solusi lain menciptakan lapangan kerja? Salah satu disahkannya UU Cipta Kerja disebutkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran. Selain UU Cipta Kerja, adakah solusi lain menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia?
1.057
0
Apa penyebab buruh meminta kenaikan upah yang sudah setara UMR? Para buruh dalam aksi demonstrasi mereka selalu meminta kenaikan upah buruh. Padahal, gaji para buruh saat ini sudah setara UMR. Mengapa buruh selalu minta kenaikan upah buruh? Apa penyebabnya?
1.104
0
Siapa yang tanggung jawab jika terjadi kerusakan pada rumah sewa? Saya baru saja menikah, dan berencana menyewa rumah di Jakarta untuk mendukung mobilitas kami sebagai karyawan. Sebelum mencari kontrakan, saya ingin tahu dalam hal sewa rumah siapakah yang bertanggung jawab memperbaiki apabila terjadi kerusakan seperti plafon jebol, tembok retak merembes air hujan, dan kerusakan lain? Apa landasan hukumnya? Terima kasih.
1.297
1
Terjawab