Terjawab

Siapa yang tanggung jawab jika terjadi kerusakan pada rumah sewa?

Januari 13, 2021

Saya baru saja menikah, dan berencana menyewa rumah di Jakarta untuk mendukung mobilitas kami sebagai karyawan.

Sebelum mencari kontrakan, saya ingin tahu dalam hal sewa rumah siapakah yang bertanggung jawab memperbaiki apabila terjadi kerusakan seperti plafon jebol, tembok retak merembes air hujan, dan kerusakan lain? Apa landasan hukumnya? Terima kasih.

Jawaban

Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
0 Komentar

Perjanjian sewa rumah diatur dalam Pasal 1548 hingga Pasal 1600 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam peraturan tersebut tercantum beberapa kewajiban penyewa, yaitu:

  1. Penyewa wajib menjaga dan merawat bangunan rumah seperti pemilik yang baik
  2. Penyewa wajib mengembalikan barang dalam keadaan seperti barang tersebut diterima (Pasal 1562 KUHPerdata)
  3. Penyewa wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul sewaktu masa sewa berjalan. Namun hal ini tak berlaku jika penyewa bisa membuktikan jika kerusakan terjadi di luar kesalahannya (Pasal 1564 KUHPerdata)
  4. Penyewa bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh teman-teman serumah, atau oleh mereka yang mengambil alih sewanya (Pasal 1566 KUHPerdata).

Dari keempat poin yang disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa penyewa wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi di rumah kontrakan selama masa sewa masih berjalan. Hanya saja, jika ada ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa yang menyebutkan bahwa pihak yang menyewakan adalah pihak yang mengganti kerusakan-kerusakan tertentu, maka ia bertanggung jawab akan hal itu.

Nah, untuk menghindari risiko kesalahpahaman, penting untuk penyewa dan yang menyewakan membuat perjanjian kerjasama jelas disepakati bersama.

Apa Itu Perjanjian Sewa Rumah?

Perjanjian sewa rumah atau dikenal juga dengan istilah surat kontrak rumah adalah persetujuan antara sewa menyewa properti yang berfungsi sebagai bukti kedua belah pihak saling mengikat diri dan sah di mata hukum.

Poin-Poin Penting dalam Surat Perjanjian Sewa Rumah

Sebelum memutuskan untuk menyewa rumah, buat surat perjanjian sewa rumah dengan informasi yang lengkap. Perhatikan dengan teliti, apakah suratnya sudah mencantumkan seluruh klausul yang diperlukan.

Berikut ini poin-poin penting yang harus ada dalam surat perjanjian sewa rumah:

Identitas kedua pihak

Sebagai penyewa pastikan bahwa nama yang tercantum dalam surat perjanjian adalah benar-benar nama pemilik rumah. Ini bisa dipastikan dengan cek KTP. Begitupun sebaliknya, sebagai pemilik rumah pastikan nama penyewa sesuai dengan yang tercantum dalam KTPnya. Cantumkan juga nomor keluarga yang dapat dihubungi. Hal ini penting untuk menghindari risiko jika pemilik rumah atau penyewa kabur atau tidak dapat dihubungi karena alasan apapun.

Periode sewa

Hal yang tidak kalah penting, cantumkan juga periode masa sewa. Tuliskan dengan jelas kapan sewa dimulai dan berakhir. Sertakan juga dengan jelas mulai dari tanggal, bulan, dan tahun guna menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Contoh, sewa di tanggal 1 Januari 2020 hingga 1 Januari 2022. Artinya selama periode tersebut, penyewa memiliki hak menempati rumah tersebut.

Harga sewa

Untuk menghindari misinformasi di kemudian hari, cantumkan juga harga sewa dalam surat perjanjian sewa rumah. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pemilik rumah menaikkan harga secara tiba-tiba. Jika ada, pastikan juga dalam surat perjanjian tertulis bahwa harga tersebut sudah termasuk layanan internet, listrik, dan lain sejenisnya. Cantumkan apakah metode pembayaran secara tahunan, bulanan, atau sekaligus.

Ketentuan perawatan rumah

Kedua belah pihak juga perlu menuliskan kesepakatan terkait perawatan rumah yang diseawakan. Misalnya, apakah rumah yang disewakan boleh dicat atau direnovasi? Jika ada kerusakan ditanggung siapa? Jadi sudah jelas perjanjiannya sejak awal.

Tandatangan saksi

Jika surat perjanjian sewa rumah sudah jelas, cantumkan nama sanksi dan tanda tangan jelas. Ini dilakukan untuk menghindari risiko salah satu pihak melanggar perjanjian kontrak. Jadi, keberadaan sanksi penting untuk memastikan kedua pihak menjalani kontrak sebaik-baiknya.

Setelah kelima poin di atas telah tercantum secara jelas, terakhir sahkan surat perjanjian sewa rumah dengan tanda tangan kedua pihak di atas materai. Semoga membantu, ya!

Dapatkan solusi dari para ahli keuangan

Ade Wikasyah
Praktisi Keuangan Syariah
Aulia Akbar, CFP®
Perencana Keuangan, Praktisi Hubungan Masyarakat
Benny Fajarai CIP® CFP®
Cofounder Lifepal.co.id - Certified Insurance Professionals & Certified Financial Planner
Eko Endarto, CFP, RFA
Independen Financial Planner, Founder Finansia Consulting dan Sahabat Pensiun.
Erlina Juwita, MM, CFP®, QWP®
Founder @CerdasKeuangan dan Senior Consultant @Oneshildt.
Fioney Sofyan Ponda, S.Ked., RFA®
Wealth Asset Manager, Pembicara, Narasumber, Penulis
Galuh Alifani
Konsultan bisnis, penulis, pengamat keuangan, dan pegiat seni. Penerima penghargaan best paper award untuk publikasi keuangan, dari institusi akademik internasional, IISES.
Irvan Rahardjo, SE., MM
Penulis, arbiter, editor buku, kolumnis, saksi ahli berbagai instansi, narasumber seminar dan media cetak, online dan elektronik.
Lolita Setyawati, CA, MSIT, CFP®️
Certified Financial Planner
Maryadi Santana, CFP® QWP®
Priority Banking Relationship Manager, Manulife Asset Management Indonesia as Relationship Manager, Panin Asset Management as Team Leader Retail Marketing and Start doing as Financial Planner, ZACD Group as Relationship Manager.
Nadia Isnuari Harsya, CFP®
Independent Financial Planner
Rieke Caroline, SH, MKn.
Pendiri & CEO KontrakHukum.com. Pakar Hukum & Bisnis. Pembawa Berita dan Public Figure.
Rivan Kurniawan
Pakar Investasi & Value Investor dengan 10 Tahun+ Pengalaman
Roswitha Jassin, SE, MBA, CFP
Financial Educator, Lifestyle Blogger, Founder, Entrepreneur, Pembicara dan Pemateri.
Vigi Caraka
Profesional di pasar modal yang berkarir di sekuritas dan regulator.
Apakah pesangon untuk karyawan kontrak 1,2 tahun yang di PHK? Saya bekerja di suatu perusahaan selama 1,2 tahun dengan status kontrak. Namun, saya akan di PHK dalam waktu dekat ini. Pertanyaan saya, apakah pesangon karyawan kontrak yang di phk tetap akan diterima? Dan apakah perhitungannya dengan masa kerja 1 tahun 2 bulan?
1.022
1
Terjawab
Apa hak-hak yang diterima seseorang bila di-PHK dari institusi hukum? Beberapa ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan perubahan tersebut, apa hak-hak yang diterima seseorang bila di-PHK dari sebuah institusi hukum?
723
0
Selain UU Cipta Kerja, adakah solusi lain menciptakan lapangan kerja? Salah satu disahkannya UU Cipta Kerja disebutkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran. Selain UU Cipta Kerja, adakah solusi lain menciptakan lapangan kerja yang luas di Indonesia?
822
0
Apa penyebab buruh meminta kenaikan upah yang sudah setara UMR? Para buruh dalam aksi demonstrasi mereka selalu meminta kenaikan upah buruh. Padahal, gaji para buruh saat ini sudah setara UMR. Mengapa buruh selalu minta kenaikan upah buruh? Apa penyebabnya?
860
0
Berapa jumlah pajak yang sebaiknya dibayarkan jika ingin sejahtera? Pajak disebut-sebut bisa menyejerahterakan rakyat di sebuah negara. Pertanyaannya sekarang, berapa jumlah pajak yang sebaiknya dibayarkan oleh kita sebagai masyarakat Indonesia jika ingin sejahtera?
649
1
Terjawab