Pajak Motor: Pengertian, Biaya, dan Denda Keterlambatan

Sebagai pemilik motor yang sah, Anda diwajibkan untuk membayar pajak motor setiap tahun.

Pajak motor adalah pajak daerah yang dibayarkan melalui kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Namun, saat ini Anda bisa membayar pajak motor di beberapa tempat seperti gerai SAMSAT di Pusat Perbelanjaan, Kantor Polres terdekat, atau melalui layanan SIM keliling.

Selain pajak tahunan, kendaraan roda dua juga dikenai pajak lima tahunan. Artinya selama lima tahun Anda harus membayar pajak selama lima kali. Empat kali cukup dibayarkan di gerai SAMSAT dan sekali lagi di kantor SAMSAT kecamatan untuk sekaligus menukar pelat nomor kendaraan.

Dasar Hukum Pajak Motor

Dasar Hukum Pajak Motor

Karena pajak motor merupakan kewenangan daerah, dasar hukum pengenaan pajak motor disesuaikan dengan masing-masing peraturan daerah.

Seperti DKI Jakarta, pajak motor didasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Faktor-Faktor Penentu Besarnya Pembayaran

Biaya Pajak Motor

Pajak motor tahunan yang wajib Anda bayar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Besarnya ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini.

  1. Jenis motor.
  2. Merek motor.
  3. Tipe motor.
  4. Tahun pembuatan.
  5. Kapasitas mesin.
  6. Fungsi kendaraan (Angkutan umum, pribadi, dll).
  7. Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

 Dari beberapa faktor tersebut, rumus perhitungannya mengikuti poin-poin berikut ini.

  1. Pajak kepemilikan motor pertama tarifnya adalah sebesar 2% dari harga jual.
  2. Jika Anda memiliki motor lain, maka dikenakan tarif progresif atau tarif pertambahan sebesar 2,5% atas motor kedua, dan seterusnya mengikuti kelipatan 0,5% atas motor ketiga dan seterusnya.
  3. Tarif pajak motor kepemilikan badan/lembaga sebesar 2%.
  4. Tarif pajak motor kepemilikan TNI/Polri, pemerintah pusat, dan daerah sebesar 0,50%.
  5. Angkutan ambulan dan pemadam kebakaran sebesar 0,50%.

Cara Menghitung Pembayarannya

Cara Menghitung Pajak Motor

Cara menghitung pajak motor cukup kompleks karena berdasarkan beberapa faktor. Perhitungan tersebut pada prinsipnya merupakan kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan pertimbangan Menteri Keuangan.

Perhitungan pajak kendaraan bermotor biasanya ditinjau oleh pemerintah setiap tahun. Bahkan sempat ada wacana penghapusan pajak motor, namun akan sulit dilaksanakan karena bisa mengurangi pendapatan pemerintah daerah. 

Denda Keterlambatan Pajak Motor

Denda Keterlambatan Pajak Motor

Lebih mudahnya, Anda bisa melihat besaran tarif pajak yang harus dibayarkan setiap bulan dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) motor. Selain itu, informasi tanggal jatuh tempo pembayaran pajak sudah tertera di STNK juga. 

Apabila Anda terlambat membayar pajak motor, maka akan dikenakan denda. Besaran denda keterlambatan adalah 25% per bulan.

Sementara jika keterlambatan lebih dari satu tahun, maka pokok pajak dikalikan dengan berapa bulan keterlambatannya dengan denda maksimal hingga 48%.

Anda akan diberikan dispensasi atau keringanan jika terlambat maksimal 1 hari sehingga tidak dikenai denda sama sekali. Berikut adalah contoh simulasi perhitungan denda pajak motor.

Pokok pajak (PKB) atas motor adalah Rp200 ribu dan Anda belum membayar pajak tahunan tiga bulan sejak tanggal jatuh tempo. Diketahui bahwa denda SWDKLLJ adalah Rp32.000 untuk kendaraan roda dua. Maka perhitungan denda Anda adalah:

Rumus Menghitung Denda Pajak Motor

PKB x 25% x bulan keterlambatan/12 + denda SWDKLLJ

Sesuai rumus tersebut, maka denda Anda:

Rp200.000 x 25% x 3/12 + Rp32.000 = Rp44.500

Itulah informasi seputar pajak motor yang perlu Anda ketahui. Jangan lupa bahwa kepemilikan motor kedua akan dikenai kebijakan pajak progresif, ya. Bagi Anda yang ingin kredit motor bekas atau over kredit motor, perhatikan juga soal pelunasan pajak kendaraan bersangkutan agar tidak merepotkan Anda nantinya.

Jika kebetulan Anda sudah memiliki dana dan ingin melunasi pajak motor tahunan lebih awal, Anda diperbolehkan untuk membayarkan sebulan sebelum jatuh tempo yang tertera di STNK. Pembayarannya pun kini sudah dimudahkan dengan berbagai kanal dari pemerintah daerah, baik secara online atau offline.

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →