Hukum Asuransi dalam Pandangan Undang-Undang

asian law

Hukum asuransi adalah aturan tertulis yang mengikat peserta dan perusahaan asuransi untuk menaati perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian tersebut biasanya terdiri dari hak peserta mendapatkan perlindungan dan sebagai gantinya peserta membayar premi kepada perusahaan asuransi.  

Singkat kata, hukum asuransi mengatur apa saja hak dan kewajiban peserta asuransi maupun perusahaan asuransi, baik itu asuransi jiwa atau asuransi umum. Peserta bisa mendapatkan haknya jika memenuhi semua kewajiban  yang sudah ditetapkan perusahaan asuransi. Salah satu contohnya adalah pembayaran premi.

Begitu pula dengan perusahaan asuransi, mereka memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan proteksi atau perlindungan kepada peserta asuransi yang menjadi nasabahnya. Perusahaan wajib memberikan penggantian kerugian jika peserta sudah memenuhi syarat dan kewajiban yang ditetapkan. Biasanya tertuang jelas di dalam polis asuransi.

Sebaliknya, perusahaan asuransi juga berhak untuk menolak kepesertaan maupun klaim jika syarat-syarat dan kewajiban yang sudah ditetapkan perusahaan asuransi tidak dipenuhi oleh peserta.

Hukum asuransi inilah yang akan memberikan payung hukum bagi kedua belah pihak jika sewaktu-waktu terjadi sengketa. Sehingga semua persoalan yang ditimbulkan bisa diselesaikan secara hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Hukum Asuransi Menurut Undang-Undang

Hukum Asuransi Menurut Undang-Undang

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang asuransi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang didasarkan atas meningga atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Jika disederhanakan lagi, asuransi ibarat aktivitas jual beli. Ada penjual (perusahaan asuransi) dan ada pembeli (peserta). Barang yang dijual adalah perlindungan (proteksi) yang akan mengganti kerugian finansial yang dialami oleh peserta. Peserta membeli perlindungan tersebut dengan membayarkan sejumlah premi yang besarannya ditentukan berdasarkan nilai pertanggungan yang akan didapatkan.

Dalam hukum asuransi, perusahaan asuransi disebut penanggung kerugian. Sedangkan peserta asuransi disebut juga dengan objek tertanggung.

Perlu diketahui pula bahwa objek tertanggung dalam asuransi bermacam-macam, sesuai dengan jenis asuransinya. Dalam asuransi jiwa adalah objek pertanggungan berupa proteksi kematian (jiwa), dalam asuransi kesehatan proteksi kesehatan (raga), dan dalam asuransi kerugian adalah proteksi terhadap nilai kerugian benda jika terjadi kehilangan dan kerusakan.  

Hukum Asuransi dalam Islam

Dalam Islam hukum jual beli harus memenuhi beberapa unsur dan syarat yaitu akad, penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Syarat jual beli dalam Islam harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, objek jual beli bukan barang haram atau najis, dan tidak mengandung riba.

Berdasarkan syarat sah jual beli dalam Islam itulah ada sebagian yang berpendapat bahwa asuransi adalah haram karena akad dan barang yang diperjualbelikan tidak jelas (gharar), mengandung paksaan karena peserta membayar premi, dan manfaat asuransi dianggap mengandung unsur spekulasi (qimar) dan penetapan bunga (riba) dalam investasi asuransi.

Karena dalam asuransi konvensional, objek yang diperjualbelikan bisa dibilang tidak memiliki wujud, bukan? Kemudian, pengelolaan premi dari nasabah oleh perusahaan pun biasanya kurang transparan. Sementara dalam Islam, pengelolaan dana tersebut harus memenuhi syarat seperti yang sudah disebutkan di paragraf sebelumnya.

Hukum Asuransi Syariah

Hukum Asuransi Syariah

Asuransi syariah inilah yang bisa dibilang menjadi jawaban dari kesimpangsiuran halal atau haramnya asuransi. Asuransi syariah menjawab kebutuhan umat Islam yang ingin mendapatkan proteksi namun berdasarkan asas dan prinsip ajaran Islam sehingga tidak melanggar syariat agama.

Perusahaan asuransi syariah hanya berfungsi sebagai pengelola dari iuran dana para peserta. Konteks dalam asuransi syariah adalah penghimpunan dana bukan jual beli seperti dalam asuransi konvensional. Inilah perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yang perlu Anda pahami.

Tujuannya pun sudah jelas bahwa dana tersebut digunakan untuk membantu sesama peserta yang membutuhkan. Sehingga iuran dana yang sudah disetorkan dianggap sebagai hibah atau hadiah. Di dalam ajaran agama Islam, hadiah yang sudah diberikan kepada orang lain pantang untuk diambil kembali.

Adapun asuransi syariah yang mengandung investasi, pengelolaan dana, dan investasinya pun bertujuan untuk membagi rata keuntungan tersebut. Investasi dalam asuransi syariah juga dipastikan tidak mengandung riba, gharar, dan maisir.

Jika kita ringkas beberapa kesimpulan yang bisa diambil tentang hukum asuransi syariah adalah sebagai berikut ini:

  • Memilih perlindungan yang dikelola secara syariah
  • Unsur tolong menolong dalam iuran atau dana tabarru’
  • Dana hibah yang terkumpul digunakan untuk kebaikan
  • Bagi hasil risiko maupun keuntungan
  • Bentuk muamalah (hubungan manusia sebagai makhluk sosial) dalam manajemen keuangan
  • Sengketa diselesaikan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu

Landasan Hukum untuk Pembatalan Perjanjian Asuransi

perkembangan startup indonesia

Tak hanya mengatur perjanjian asuransi, hukum di Indonesia juga melindungi peserta dan perusahaan asuransi. Sebab, bisa saja ada hal-hal di luar perjanjian yang dilanggar oleh perusahaan maupun peserta asuransi. Hukum di Indonesia telah mengantisipasinya melalui undang-undang yang berlaku.

Baik perusahaan maupun peserta bisa membatalkan perjanjian. Pembatalan asuransi sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut, perjanjian asuransi dianggap batal jika beberapa hal di bawah ini terjadi:

  • Terbukti melakukan kecurangan, penipuan, atau rekayasa oleh tertanggung
  • Keputusan pengadilan yang membebaskan penanggung dibebaskan dari segala kewajiban terhadap tertanggung
  • Ada kerugian yang tidak tercantum dalam perjanjian asuransi yang sudah disepakati
  • Terdapat informasi yang tidak benar dari tertanggung atau dengan kata lain tidak jujur dalam mengisi kondisi awal sebelum pendaftaran asuransi
  • Jika terbukti bahwa objek asuransi merupakan barang ilegal atau barang terlarang yang diperdagangkan di wilayah hukum Indonesia dan terbukti melanggar peraturan perdagangan

Intinya aturan hukum asuransi ini bertujuan untuk sama-sama melindungi kepentingan tertanggung dan penanggung. Baik peserta dan perusahaan asuransi diharapkan mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dalam polis asuransi.

Apalagi, hukum asuransi di Indonesia sudah cukup lengkap. Pemerintah sudah memberikan payung hukum tentang perasuransian dan panduan untuk tata kelola perasuransian lewat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku regulator resmi lembaga keuangan di Indonesia. Bahkan, MUI pun sudah memberikan fatwa tentang hukum asuransi dalam pandangan agama Islam.

Jadi, Anda kini tidak perlu ragu lagi tentang kedudukan asuransi di mata hukum baik dari segi perspektif negara maupun agama. Sehingga, Anda pun tidak perlu ragu untuk memiliki asuransi. Namun, ingat, selalu pahami setiap perjanjian tertulis yang ada pada polis asuransi saat akan membelinya.