Hukum Asuransi dalam Islam dan Fatwanya dari MUI

hukum asuransi dalam islam menurut mui

Beberapa orang masih memiliki perbedaan pendapat tentang hukum asuransi dalam Islam. Padahal saat ini sudah ada asuransi syariah yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan diawasi oleh Dewan Syariah.

Akan tetapi, pertanyaan tentang bagaimana hukum asuransi menurut Islam masih terus saja mengemuka. Lalu, apa yang membedakan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah? Berikut sedikit ringkasannya.

Prinsip asuransi secara umum bermaksud untuk memberikan proteksi atau perlindungan terhadap risiko kerugian finansial di masa depan.

Untuk itulah perusahaan asuransi memberikan syarat agar nasabah membayarkan premi. Kemudian dana tersebut dikelola sehingga keuntungannya nanti bisa menutup kerugian-kerugian yang diperkirakan akan muncul.

Dalam pandangan Islam, asuransi dipandang bukan sebagai sebuah jual beli yang dihalalkan. Asuransi sudah jelas tidak memiliki wujud. Sehingga asuransi sering dianggap mengandung riba yang diharamkan dalam Islam.

Namun demikian, pendapat lain menyebutkan bahwa asuransi memiliki manfaat untuk saling melindungi dan tolong menolong antar sesama umat manusia. Yang bisa saja mengalami musibah yang tidak terduga.

Itulah mengapa sebagian ulama berpendapat bahwa asuransi yang dijalankan dengan berlandaskan ajaran islam diperbolehkan.

Hukum asuransi dalam Islam berdasarkan fatwa MUI tentang asuransi

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah ditetapkan, yaitu:

Asuransi Syariah (Ta’min, Takaful atau Tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Maka, perusahaan asuransi syariah yang mengelola dana nasabah wajib berlandaskan pada prinsip syariah, tidak boleh mengandung perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), riba, dan barang yang terkandung maksiat di dalamnya terlebih lagi barang haram.

Landasan hukum asuransi syariah di Indonesia

DSN MUI dan pedoman investasi syariah
(Sumber: MUI)

Di Indonesia pelaksanaan asuransi diatur dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang sah.

Undang-undang tersebut menjadi payung hukum dan dasar beroperasinya sejumlah perusahaan asuransi di Indonesia.

Bukan hanya undang-undang saja, melainkan seperti peraturan pemerintah, keputusan menteri, peraturan Bapepam, peraturan OJK, surat Edaran OJK, hingga regulasi asuransi syariah.

Salah satu aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Belum lagi beberapa aturan lain misalnya seperti POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Begitu juga dengan landasan hukum berdasarkan keputusan menteri nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Dari beberapa landasan hukum yang telah disebutkan artinya negara hadir turut hadir mengawasi industri asuransi syariah di Indonesia.

Asuransi yang dihalalkan dalam Islam

Perjanjian dalam asuransi syariah sudah mengikuti akad hibah dengan konsep tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan. Sangat berbeda dengan konsep asuransi konvensional yang sama-sama mengharapkan keuntungan.

Begitu juga dengan pengelolaan dana dalam asuransi syariah harus transparan dan hanya diinvestasikan dengan berdasarkan prinsip dan landasan ajaran Islam.

Adapun keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dikenai zakat sehingga memberikan manfaat lebih bagi kaum yang membutuhkan.

Asuransi syariah tetap berada di bawah naungan lembaga keuangan sah negara seperti Otoritas Jasa Keuangan. Namun terdapat pengawasan tambahan dari Dewan Pengawas Syariah bagi perusahaan asuransi yang menjalankan asuransi berbasis syariah.

Dengan demikian, pengelolaan dana dan prinsip kerja asuransi syariah bisa dipertanggungjawabkan baik kepada umat maupun kepada Majelis Ulama Indonesia yang menjadi pembimbing kaum muslimin di Indonesia.  

Indonesia sebagai market terbesar memiliki pemeluk agama Islam terbanyak di dunia. Itulah sebabnya para ulama melakukan berbagai kajian sebagai bentuk ijtihad dalam menentukan mana yang terbaik bagi umat.

Pada prinsipnya, fatwa MUI tentang asuransi bisa dijadikan dasar untuk menjawab pertanyaan apakah asuransi haram, termasuk riba, atau malah sebaliknya diperbolehkan selama berlandaskan ajaran agama Islam.

Pendapat ulama tentang asuransi memang berbeda-beda. Namun demikian, MUI sebagai salah satu lembaga tempat berkumpulnya para ulama dan cendekiawan muslim di Indonesia dapat dijadikan dasar yang memberikan pedoman tentang hukum asuransi menurut Islam.

Oleh karena itu, umat Islam kini tidak perlu ragu lagi terkait dengan muamalah dalam hal ini saling tolong-menolong melalui produk asuransi yang berdasarkan hukum agama Islam.

Selama asuransi dijalankan berdasarkan prinsip dan syarat syari’ maka hukumnya halal sesuai dengan yang difatwakan oleh para ulama MUI.

Kriteria asuransi syariah menurut MUI

asuransi syariah sesuai hukum Islam dari lifepal.co.id

Mengacu pada fatwa tentang pedoman umum asuransi syariah dari MUI yang menjadi hukum asuransi dalam Islam maka prinsip syariah yang dianjurkan ada pada MUI terkait operasional bisnis dan juga layanan. 

Berikut ini kriteria asuransi syariah menurut MUI dalam operasional bisnisnya berdasarkan:

  • Akad dalam asuransi
  • Kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad
  • Jenis asuransi dan akadnya
  • Premi
  • Klaim
  • Investasi
  • Reasuransi
  • Pengelolaan  

Akad dalam asuransi

Akad dalam asuransi syariah dimaksudkan sebagai sebuah perjanjian yang tidak mengandung unsur penipuan, perjudian atau bersifat haram. Dalam fatwa MUI, akad memiliki pengertian sebagai berikut: 

  • Akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru’.
  • Akad tijarah yang dimaksud adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru’ adalah hibah.
  • Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru’ serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Kedudukan para pihak dalam akad tijarah dan tabarru’

Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis). 

Selanjutnya dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. 

Ketentuan dalam akad tijarah dan tabarru’

Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’ bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Sementara jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

Jenis asuransi dan akadnya

Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian atau asuransi umum dan asuransi jiwa. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

Premi

Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru’. Nah, untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan.

Misalnya, tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

Selanjutnya, premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta. Dalam asuransi syariah, premi yang berasal dari jenis akad tabarru’ dapat diinvestasikan.

Klaim 

Urusan klaim dibayarkan merujuk pada akad sesuai yang disepakati antara perusahaan asuransi dan customer. Yang perlu diketahui bagi pemilik polis asuransi syariah antara lain:

  • Klaim yang dibayarkan berdasarkan akad pada awal perjanjian
  • Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan
  • Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya
  • Klaim atas akad tabarru merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad.

Investasi

Sebagaimana perusahaan asuransi pada umumnya maka perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. Hanya saja investasi wajib dilakukan harus sesuai dengan syariah. 

Reasuransi

Dalam melakukan reasuransi maka perusahaan asuransi syariah hanya dapat melakukan prinsip reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syariah.

Pengelolaan

Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.

Selanjutnya, perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).

Terakhir, perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah).

Hal-hal yang perlu dipenuhi perusahaan asuransi

Hal penting lain yang harus dipenuhi perusahaan asuransi dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip syariah dan berdasarkan fatwa MUI. 

  • Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi DPS
  • Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Itu tadi informasi mengenai hukum asuransi dalam Islam. Kini kamu gak perlu ragu lagi dalam memiliki asuransi. Berminat punya asuransi? Temukan asuransi syariah pilihanmu sekarang di lifepal.co.id dengan premi yang terjangkau.