Hukum Asuransi dalam Islam Berdasarkan Fatwa MUI dan Penjelasannya

Hukum asuransi dalam Islam

Hukum asuransi dalam Islam adalah hal yang paling banyak dicari tahu oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya, apabila mengacu pada aturan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Alquran, maka hukum asuransi tidaklah haram selama pengelolaan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

Kemudian, hukum asuransi dalam islam menurut pandangan ulama pun diperbolehkan selama asuransi tersebut berlandaskan ajaran Islam. Bahkan, para ulama juga mengatakan kalau asuransi memiliki manfaat untuk saling melindungi dan tolong menolong antar sesama umat manusia yang bisa saja mengalami musibah tidak terduga. 

Baik menurut MUI maupun pandangan ulama, selama dijalankan berlandaskan ajaran Islam, asuransi tentu saja diperbolehkan. Jenis proteksi ini dikenal juga dengan istilah asuransi syariah. 

Untuk lebih jelasnya mengenai prinsip asuransi yang sesuai hukum Islam, bisa berpatokan pada tafsir Alquran dan fatwa MUI. Berikut ini penjelasannya.

Hukum asuransi dalam Islam Menurut Fatwa MUI

Perlu diketahui bahwa Islam tidak melarang umat Muslim menjadi peserta asuransi. Asuransi halal dimiliki asalkan dana yang terkumpul dikelola berdasarkan syariat Islam. Penjelasan ini termuat dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Perlu dicatat, hukum asuransi dalam Islam mengacu pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) 21/DSN-MUI/X/2001. Berikut ini rangkumannya. 

  • Usaha tolong menolong antar sejumlah orang (dalam hal ini peserta asuransi) melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru’ (kumpulan dana kontribusi atau premi) yang dikembalikan ketika menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan syariah.
  • Asuransi syariah yang mengelola dana nasabah wajib berlandaskan pada prinsip syariah, tidak boleh mengandung perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), riba, dan barang yang terkandung maksiat di dalamnya terlebih lagi barang haram.
  • Akad tijarah yang semua bentuk akad untuk tujuan komersial. 
  • Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang bertujuan tolong menolong atau bukan untuk tujuan komersial.
  • Premi yang dibayarkan peserta asuransi berupa sejumlah dana diberikan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
  • Klaim merupakan hal peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi kepada peserta sesuai kesepakatan akad.

Akad dalam asuransi syariah yang sesuai fatwa MUI

  • Akad tijarah untuk tujuan komersial.
  • Akad tabarru’ untuk tujuan tolong menolong.
  • Dalam akad haruslah disebutkan:
    • Hak dan kewajiban peserta serta perusahaan
    • Cara dan waktu pembayaran premi
    • Jenis akan tijarah atau tabarru’ dan syarat yang telah disepakati

Hukum asuransi dalam Islam sesuai Alquran

Dasar hukum asuransi juga tercatat dalam hadis dan ayat Alquran. Adapun tiga poin yang dapat menjadi acuan adalah: 

  • “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” – Al Maidah 2
  • “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap mereka.” – An Nisaa 9.
  • “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat.” – HR Muslim dari Abu Hurairah.

Hukum asuransi dalam literatur dalam Islam

Aturan mengenai halal atau haramnya asuransi juga dijelaskan dalam banyak kajian fikih atau literatur-literatur Islam. Diantaranya berpedoman pada akan akad yang memiliki kemiripan dengan prinsip asuransi syariah, antara lain:

  • Al-Qasamah: konsep perjanjian yang berhubungan dengan manusia, yaitu usaha pengumpulan dana atau iuran dari peserta atau majelis yang tujuannya memberikan bantuan kepada ahli waris.
  • Nidzam Aqilah: saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarga. Ketika satu orang dalam keluarga yang terbunuh oleh suku lain, maka keluarga terdekat akan mengumpulkan dana untuk membantu keluarga yang tidak sengaja terbunuh tersebut.
  • Al-Muwalah: perjanjian jaminan di mana saat seseorang akan menjamin orang lain yang tidak memiliki waris atau tidak diketahui siapa ahli warisnya.
  • At-Tanahud: ibarat makanan yang dikumpulkan dari para peserta safar kemudian dikumpulkan dan dibagikan kepada peserta meskipun dengan porsi yang berbeda-beda.

Untuk mendapatkan referensi kepada berbagai produk asuransi kesehatan syariah terbaik di Indonesia, kamu bisa konsultasikan dengan mengisi form berikut ini.

Kriteria asuransi syariah sesuai fatwa MUI dan Al Quran

Dari landasan hukum asuransi dalam Islam di atas, dapat disimpulkan kriteria yang sesuai fatwa MUI dan Alquran adalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan unsur tolong menolong

Mengacu pada DSN MUI 21/DSN-MUI/X/2001 dan surat Al Maidah 2 yang telah disebutkan sebelumnya, asuransi dapat dikatakan sesuai dengan prinsip Islam atau syariah jika mengutamakan unsur tolong menolong antar peserta asuransi. 

Yang dimaksud unsur tolong menolong dalam hal ini adalah dana tabarru’ (kontribusi) yang terkumpul dari premi peserta asuransi adalah milik bersama.

Jadi, jika ada salah satu peserta asuransi mengalami risiko kesehatan atau risiko lainnya yang ditanggung dalam polis, maka dana tabarru’ bisa digunakan untuk membantu peserta tersebut.  

2. Risiko dan keuntungan yang didapat milik bersama

Asuransi dapat dikatakan sesuai dengan prinsip Islam jika risiko dan keuntungan dalam investasi akan dibagi ke peserta dan perusahaan asuransi secara merata.

Fatwa MUI menjelaskan bahwa asuransi hendaknya tidak berdiri untuk mencari keuntungan komersial. 

Selain menerima keuntungan kolektif, risiko asuransi pun juga sudah menjadi tanggung jawab bersama.

Risiko yang dimaksud adalah ketika peserta asuransi mengalami kerugian, klaim didapat dari dana kontribusi atau premi peserta lainnya. Hal inilah yang membuat asuransi syariah berbeda dengan konvensional.

3. Premi atau dana kontribusi tidak hangus

Asuransi yang sesuai dengan prinsip Islam hendaknya tidak mengambil keuntungan jika tidak ada klaim peserta hingga masa akhir polis.

Sebab kembali pada acuan fatwa MUI, asuransi haruslah bersifat tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan. 

Jadi, misal dalam asuransi kesehatan syariah peserta asuransi tidak melakukan klaim hingga masa polis berakhir maka dana kontribusi yang sebelumnya telah dibayarkan akan digabungkan dalam dana tabarru’. 

4. Instrumen investasi sesuai syariat Islam

Hal ini perlu diperhatikan khususnya ketika memilih asuransi unit link syariah. Sesuai DSN MUI terkait pengelolaan dana nasabah haruslah memilih instrumen investasi sesuai dengan syariat Islam atau tidak mengandung perjudian (maysir) dan maksiat di dalamnya terlebih lagi barang haram.

5. Pengelolaan dana transparan

Pengelolaan dana asuransi yang sesuai syariat Islam haruslah bersifat transparan, untuk memastikan tidak ada unsur pengambilan keuntungan atau pengelolaan dana yang diluar syariat Islam. 

Misal, terdapat selisih dari total dana kontribusi yang dibayarkan peserta ke dalam dana tabarru’ setelah dikurangi pembayaran klaim atau dikenal juga dengan istilah surplus underwriting. Karena itu, dana tersebut akan dibagikan secara merata ke dalam dana tabarru’.

6. Salah satu bentuk muamalah

Muamalah adalah interaksi sosial antar umat manusia sesuai dengan syariat Islam. Salah satu contohnya adalah jual beli dan perdagangan.

Karena itu, menurut fatwa MUI asuransi juga bisa menjadi salah satu bentuk muamalah karena sama-sama melibatkan manusia dalam hubungan finansial. 

Namun tentu saja, bentuk muamalah dalam asuransi haruslah mengikuti prinsip atau ajaran Islam. 

7. Sesuai akad dalam asuransi syariah

Fatwa MUI juga menetapkan aturan akad yang bisa digunakan oleh perusahaan asuransi. Akad yang ditetapkan bersifat sebagai ikatan antara peserta dan perusahaan asuransi. Terdapat tiga jenis akad yang perlu diketahui, yaitu:

  • Akad Tijarah adalah akad yang mengacu pada penggunaan dana kontribusi atau premi untuk tujuan komersial atau mudharabah. Artinya, investasi dilakukan perusahaan asuransi dengan modal yang didapat dari premi atau kontribusi peserta asuransi.
  • Akad Tabbaru adalah akad yang mengacu pada penggunaan prinsip tolong-menolong dan bukan tujuan komersial. Artinya, dana premi yang terkumpul dikelola oleh perusahaan asuransi untuk kemudian digunakan sebagai dana klaim peserta asuransi.
  • Akad Wakalah adalah akad yang mengacu pada perjanjian peserta suransi dalam memberikan imbalan ujrah atau fee kepada perusahaan asuransi. Dalam akad wakalah, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil atau pihak yang mengelola dana. Dengan begitu, tidak menanggung risiko kerugian investasi jika ada.

Ketentuan dalam dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis).

Selanjutnya, ketentuan dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sementara perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru’ bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Sementara jenis akad tabarru’ tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

Apakah asuransi syariah sesuai dengan MUI dan Alquran? 

Lantas, apakah asuransi syariah dapat dikatakan sesuai dengan ajaran dan prinsip Islam?

Pada prinsipnya, Fatwa MUI tentang asuransi, bisa dijadikan dasar untuk menjawab pertanyaan apakah asuransi haram, termasuk riba, atau malah sebaliknya yakni diperbolehkan selama berlandaskan ajaran agama Islam.

Artinya, jika telah disetujui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), asuransi dikategorikan telah menepati fatwa MUI yang ditetapkan. 

Sementara hukum asuransi dalam islam salaf adalah haram jika mengandung unsur riba, judi, gharar, dan lain sebagainya, serta dijadikan sebuah jaminan perlindungan yang akan menghilangkan rasa tawakal dan berserah diri pada Allah. 

Namun, asuransi menjadi diperbolehkan apabila di dalamnya hanyalah terdapat akad tabarru’ atau tolong menolong murni tanpa adanya unsur komersil.

Hal penting lain yang harus dipenuhi perusahaan asuransi dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip syariah dan berdasarkan Fatwa MUI.

  • Perusahaan asuransi tidak memasukan unsur riba dalam perhitungan premi.
  • Dalam akad disebutkan jelas terkait hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. Mulai dari cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad tijarah atau tabarru, serta jenis asuransi yang diakadkan.
  • Investasi yang dilakukan perusahaan asuransi wajib sesuai dengan prinsip Islam. Artinya tidak mengandung unsur penipuan, perjudian, riba, dan lain sejenisnya.
  • Perusahaan asuransi atau sebagai pemegang amanah wajib melakukan investasi sesuai prinsip syariah.
  • Pengelolaan asuransi hanya boleh dilakukan oleh satu lembaga yaitu perusahaan asuransi itu sendiri.
  • Perusahaan dalam melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi syariah. Reasuransi adalah ketika perusahaan asuransi mengasuransikan perusahaannya dari perusahaan asuransi lain.
  • Besarnya premi dapat mengacu pada rujukan tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan morbidita untuk asuransi umum.
  • Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi DPS
  • Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah
  • Klaim atas akad baik tijarah maupun tabarru’ merupakan hak peserta asuransi yang harus diberikan sesuai dengan perjanjian.
  • Perusahaan asuransi boleh menerima ujrah (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru’ (hibah).

Konsultasikan kebutuhan keuanganmu secara gratis di Lifepal dan sekaligus dapatkan referensi kepada berbagai pilihan produk asuransi jiwa syariah melalui form berikut.

Apa saja pilihan asuransi yang sesuai Fatwa MUI?

Dalam mencari asuransi sesuai syariat Islam, pastikan perusahaan telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan serta diakui secara resmi oleh DSN-MUI. Untuk pilihan asuransi syariah terbaik dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

1. Asuransi kesehatan syariah

Pastikan perusahaan yang dipilih menerapkan hukum asuransi kesehatan dalam Islam sesuai dengan landasan fatwa MUI dan Alquran yang telah dibahas sebelumnya. Adapun beberapa rekomendasi terbaiknya: 

  • Asuransi kesehatan Takaful Keluarga 
  • Asuransi kesehatan FWD Syariah
  • Asuransi kesehatan JMA Syariah
  • Asuransi kesehatan Prudential Syariah
  • Asuransi kesehatan Syariah Sinarmas MSIG Life
  • Asuransi kesehatan Allianz Syariah
  • Asuransi kesehatan AXA Mandiri Syariah
  • Asuransi kesehatan Syariah Manulife
  • Asuransi kesehatan Syariah BRI Life
  • Asuransi kesehatan BNI Life Syariah

Lihat ulasan lengkap polisnya pada laman Asuransi Kesehatan Syariah.

2. Asuransi jiwa syariah

Hukum asuransi jiwa dalam Islam pada dasarnya juga mengacu pada fatwa MUI dan Alquran yang telah dibahas pada poin sebelumnya. Adapun beberapa rekomendasi terbaiknya: 

  • Asuransi jiwa syariah Takaful Keluarga
  • Asuransi jiwa syariah Al Amin 
  • Asuransi jiwa syariah Bumiputera
  • Asuransi jiwa syariah Jasa Mitra Abadi 
  • Asuransi jiwa Prudential Syariah
  • Asuransi jiwa Sinarmas Syariah
  • Asuransi jiwa Allianz Syariah

Lihat ulasan lengkap polisnya pada laman Asuransi Jiwa Syariah.

Untuk kamu yang ingin mengetahui uang pertanggungan yang ideal ketika hendak beli polis asuransi jiwa, gunakan kalkukaltor uang pertanggungan yang didasarkan pada pengeluaran berikut:

Itu tadi informasi mengenai hukum asuransi dalam Islam. Kini kamu gak perlu ragu lagi dalam memiliki asuransi. Berminat punya asuransi?

Temukan asuransi syariah pilihanmu sekarang dengan mengecek direktori asuransi terlengkap di Indonesia. Jika ada pertanyaan seputar asuransi syariah, jangan ragu buat tanya di Tanya Lifepal!

Pertanyaan seputar hukum asuransi dalam Islam

Bagaimana hukum asuransi dalam Islam?

Hukum asuransi dalam Islam adalah diperbolehkan, asalkan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tertuang dalam fatwa MUI nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Untuk mendapatkan asuransi yang didasari pengelolaan keuangan berbasis syariah, kamu bisa dapatkan melalui asuransi syariah.

Konsep asuransi syariah didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Jadi, asuransi syariah pasti telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Termasuk asuransi mobil syariah dinyatakan sebagai produk keuangan yang halal.

Apa perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional?

Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional terletak pada pengalihan risiko. Pada asuransi syariah, pertanggungan risiko dibebankan pada perusahaan asuransi dan peserta asuransi (risk sharing). Sementara pada asuransi konvensional, pertanggungan risiko menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi (risk transfer).

Footer Banner