5 Dasar Hukum Asuransi dalam Undang-undang Indonesia

Hukum asuransi

Hukum asuransi adalah aturan tertulis yang mengikat peserta dan perusahaan asuransi untuk menaati perjanjian yang sudah disepakati.

Perjanjian tersebut biasanya terdiri dari hak peserta mendapatkan perlindungan dan sebagai gantinya peserta membayar premi kepada perusahaan asuransi.  

Singkat kata, hukum asuransi mengatur apa saja hak dan kewajiban peserta asuransi maupun perusahaan asuransi, baik itu asuransi jiwa atau asuransi umum.

Peserta bisa mendapatkan haknya jika memenuhi semua kewajiban  yang sudah ditetapkan perusahaan asuransi. Salah satu contohnya adalah pembayaran premi.

Begitu pula dengan perusahaan asuransi, mereka memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan proteksi atau perlindungan kepada peserta asuransi yang menjadi nasabahnya.

Perusahaan wajib memberikan penggantian kerugian jika peserta sudah memenuhi syarat dan kewajiban yang ditetapkan. Biasanya tertuang jelas di dalam polis asuransi.

Sebaliknya, perusahaan asuransi juga berhak untuk menolak kepesertaan maupun klaim jika syarat-syarat dan kewajiban yang sudah ditetapkan perusahaan asuransi gak dipenuhi oleh peserta.

Penting kamu ketahui dari hukum asuransi:

  • Terdapat dasar hukum yang mengatur usaha perasuransian bagi perusahaan penyedianya. Dasar hukum ini juga terbagi menjadi dasar hukum asuransi secara general dan syariah.
  • Hukum asuransi juga mengatur pelaku di industri asuransi, salah satunya adalah landasan hukum bagi agen asuransi.
  • Landasan hukum juga tersedia untuk perjanjian yang berlaku dalam asuransi.

Dasar hukum asuransi inilah yang akan memberikan payung hukum bagi kedua belah pihak jika sewaktu-waktu terjadi sengketa. Dengan begitu, semua persoalan yang ditimbulkan bisa diselesaikan secara hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada. Apa saja sih dasar hukum yang mengatur asuransi? Yuk simak ulasannya berikut ini.

Ini 5 dasar hukum asuransi di Indonesia menurut Undang-undang

Ada lima dasar hukum yang mengatur perasuransian di Indonesia, di antaranya:

  • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 1320 dan Pasal 1774
  • Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Bab 9 Pasal 246
  • Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 73 Tahun 1992
  • Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang meregulasi industri perasuransian dan segala kegiatan di dalamnya.

UU No. 2 Tahun 1992 berisikan aturan tentang usaha asuransi. Menurut dokumen tersebut, asuransi adalah salah satu bentuk usaha menanggulangi risiko yang dihadapi masyarakat.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Pasal 1320 dan Pasal 1774

Kedua pasal dalam KUHP ini menerangkan bahwa asuransi mengandung perjanjian antara dua belah pihak. Perjanjian tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup pidana, sehingga apa-apa yang terkait di dalamnya bisa dibawa ke ranah hukum pidana.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Bab 9 Pasal 246

Hampir sama seperti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, KUHD Bab 9 Pasal 246 juga menjelaskan tentang jenis pertanggungan asuransi, batas maksimal pertanggungan, proses klaim yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggungan, hingga bagaimana pertanggungan dinyatakan secara tertulis dalam dokumen polis.

4. Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 73 Tahun 1992

PP Nomor 73 Tahun 1992 mengatur penyelenggaraan usaha perasuransian dalam rangka mendorong pertumbuhan nasional. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi harus berprinsip sehat dan bertanggung jawab.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999

PP Nomor 64 Tahun 1999 ini merupakan revisi dari PP Nomor 7 Tahun 1992, yang membahas penyelenggaraan perasuransian. Perubahan tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan peraturan dan regulasi yang ada dengan perubahan zaman.

Dasar hukum asuransi dalam Islam

Dalam Islam hukum jual beli harus memenuhi beberapa unsur dan syarat yaitu akad, penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan.

Syarat jual beli dalam Islam harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, objek jual beli bukan barang haram atau najis, dan gak mengandung riba.

Berdasarkan syarat sah jual beli dalam Islam itulah ada sebagian yang berpendapat bahwa asuransi adalah haram karena akad dan barang yang diperjualbelikan gak jelas (gharar), mengandung paksaan karena peserta membayar premi, dan manfaat asuransi dianggap mengandung unsur spekulasi (qimar) dan penetapan bunga (riba) dalam investasi asuransi.

Karena dalam asuransi konvensional, objek yang diperjualbelikan bisa dibilang gak memiliki wujud, bukan?

Kemudian pengelolaan premi dari nasabah oleh perusahaan pun biasanya kurang transparan. Sementara dalam Islam, pengelolaan dana tersebut harus memenuhi syarat seperti yang sudah disebutkan di paragraf sebelumnya.

Pengertian dan dasar hukum asuransi syariah

Asuransi syariah inilah yang bisa dibilang menjadi jawaban dari kesimpangsiuran halal atau haramnya asuransi. Asuransi syariah menjawab kebutuhan umat Islam yang ingin mendapatkan proteksi namun berdasarkan asas dan prinsip ajaran Islam sehingga gak melanggar syariat agama.

Perusahaan asuransi syariah hanya berfungsi sebagai pengelola dari iuran dana para peserta. Konteks dalam asuransi syariah adalah penghimpunan dana bukan jual beli seperti dalam asuransi konvensional.

Inilah perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yang perlu kamu pahami.

Tujuannya pun sudah jelas bahwa dana tersebut digunakan untuk membantu sesama peserta yang membutuhkan. Sehingga iuran dana yang sudah disetorkan dianggap sebagai hibah atau hadiah.

Dalam ajaran agama Islam, hadiah yang sudah diberikan kepada orang lain pantang untuk diambil kembali.

Adapun asuransi syariah yang mengandung investasi, pengelolaan dana, dan investasinya pun bertujuan untuk membagi rata keuntungan tersebut.

Investasi dalam asuransi syariah juga dipastikan gak mengandung riba, gharar, dan maisir.

Jika kita ringkas beberapa kesimpulan yang bisa diambil tentang hukum asuransi syariah adalah sebagai berikut ini:

  • Memilih perlindungan yang dikelola secara syariah
  • Unsur tolong menolong dalam iuran atau dana tabarru’
  • Dana hibah yang terkumpul digunakan untuk kebaikan
  • Bagi hasil risiko maupun keuntungan
  • Bentuk muamalah (hubungan manusia sebagai makhluk sosial) dalam manajemen keuangan
  • Sengketa diselesaikan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu

Dasar hukum agen asuransi

Dasar hukum yang membahas tentang agen asuransi ada pada UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 28.

Dalam UU tersebut, agen asuransi berhak untuk memasarkan produk asuransi yang diterbitkan perusahaan asuransi, dengan kewajiban menyampaikan informasi yang benar ke pemegang polis dan tertanggung.

Dalam peroperasi, mereka juga wajib terdaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agen asuransi juga berhak mendapatkan komisi dari premi yang ia dapatkan dari pemegang polis, tapi harus dengan izin perusahaan asuransi dan gak boleh menggelapkan uang premi nasabah.

Landasan hukum untuk pembatalan perjanjian asuransi

Gak hanya mengatur perjanjian asuransi, hukum di Indonesia juga melindungi peserta dan perusahaan asuransi. Sebab, bisa saja ada hal-hal di luar perjanjian yang dilanggar perusahaan maupun peserta asuransi. Hukum di Indonesia telah mengantisipasinya melalui undang-undang yang berlaku.

Baik perusahaan maupun peserta bisa membatalkan perjanjian. Pembatalan asuransi sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut, perjanjian asuransi dianggap batal jika beberapa hal di bawah ini terjadi:

  • Terbukti melakukan kecurangan, penipuan, atau rekayasa oleh tertanggung
  • Keputusan pengadilan yang membebaskan penanggung dibebaskan dari segala kewajiban terhadap tertanggung
  • Ada kerugian yang gak tercantum dalam perjanjian asuransi yang sudah disepakati
  • Terdapat informasi yang gak benar dari tertanggung atau dengan kata lain gak jujur dalam mengisi kondisi awal sebelum pendaftaran asuransi
  • Jika terbukti bahwa objek asuransi merupakan barang ilegal atau barang terlarang yang diperdagangkan di wilayah hukum Indonesia dan terbukti melanggar peraturan perdagangan

Intinya aturan hukum asuransi ini bertujuan untuk sama-sama melindungi kepentingan tertanggung dan penanggung.

Baik peserta dan perusahaan asuransi diharapkan mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dalam polis asuransi.

Apalagi, hukum asuransi di Indonesia sudah cukup lengkap. Pemerintah sudah memberikan payung hukum tentang perasuransian dan panduan untuk tata kelola perasuransian lewat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku regulator resmi lembaga keuangan di Indonesia.

Bahkan, MUI pun sudah memberikan fatwa tentang hukum asuransi dalam pkamungan agama Islam.

Jadi, kamu kini gak perlu ragu lagi tentang kedudukan asuransi di mata hukum baik dari segi perspektif negara maupun agama.

Dengan begitu, kamu pun gak perlu ragu untuk memiliki asuransi. Namun, ingat, selalu pahami setiap perjanjian tertulis yang ada pada polis asuransi saat akan membelinya.

Tujuan asuransi

Setelah mengetahui landasan hukum dari asuransi, kamu pasti ingin mengetahui tujuan dari memiliki asuransi. Berikut ini tujuan-tujuannya.

  • Pengalihan risiko
  • Ganti rugi
  • Pemberi santunan
  • Kesejahteraan anggota

1. Pengalihan risiko

Pengalihan risiko adalah tujuan utama dari memiliki asuransi. Risiko akan dialihkan dari tertanggung kepada pihak penanggung yang adalah perusahaan asuransi.

Sebab maksud dari asuransi memang untuk menanggung segala macam kerugian yang mungkin dialami tertanggung, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada keluarga atau ahli warisnya.

Tujuan memiliki asuransi yang satu ini biasanya didasari kesadaran dan pemahaman yang baik dari tertanggung mengenai kemungkinan ancaman maupun kerugian yang akan berdampak pada keselamatan jiwa ataupun kekayaannya.

Pengalihan risiko ini bisa dilakukan jika tertanggung atau pemegang polis membayar sejumlah premi. Premi tersebut akan diterima penanggung dan dialihkan sebagai manfaat kepada tertanggung jika suatu hari mengalami risiko tertentu.

2. Ganti rugi

Selain itu, asuransi juga memiliki tujuan sebagai ganti rugi jika terjadi apa-apa terhadap tertanggung semisal tiba-tiba mengalami bahaya atau kerugian yang menimpanya.

Namun, bahaya dan kerugian tersebut sebenarnya jarang sekali terjadi. Lebih sering terjadi hanya sebagian sehingga kerugian yang ditanggung pun bukan kerugian total.

Ganti rugi yang akan dilakukan penanggung pun disesuaikan dengan paket asuransi yang dipilih.

3. Pemberi santunan

Pada dasarnya, asuransi kerugian ataupun asuransi jiwa dilakukan dengan perjanjian bebas (sukarela) antara penanggung dan tertanggung.

Namun, perjanjian ini diatur undang-undang yang berlaku sehingga asuransi sifatnya berubah menjadi wajib karena terikat undang-undang. Ini yang kemudian membuatnya menjadi asuransi sosial.

Asuransi sosial ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kecelakaan yang bisa menyebabkan cacat permanen atau bahkan kematian.

Tentunya perlindungan ini diberikan setelah mereka berkontribusi dengan membayarkan premi. Namun, mereka yang membayarkan kontribusi sebagai tertanggung adalah mereka yang terikat dalam sebuah hubungan hukum tertentu seperti hubungan kerja, penumpang angkutan umum, dan lain-lain yang telah diatur undang-undang.

4.  Kesejahteraan anggota

Asuransi dijalankan sebuah kelompok yang mana perusahaan asuransi berperan sebagai penanggung, sedangkan orang-orang yang berada di dalamnya adalah tertanggung.

Asuransi jenis ini memiliki cara kerja yang berlaku pada sebuah koperasi yang saling menanggung dan usaha bersama untuk menjamin kesejahteraan anggota.

Bila seorang anggota mengalami kejadian yang mengakibatkan kerugian atau bahkan meninggal dunia, kelompok tersebut akan memberikan sejumlah uang tersebut kepada yang bersangkutan sebagai santunan.

Jenis-jenis Asuransi

Umumnya, asuransi terbagi menjadi dua jenis, yaitu asuransi jiwa dan asuransi umum. Jenis-jenis tersebut akan dikelompokkan lagi sesuai dengan turunannya.

Ini yang menyebabkan produk-produk asuransi mengikuti pengelompokan berikut:

Asuransi jiwa

Asuransi umum

Masa berlaku asuransi

Menurut Pasal 255 KUHD, masa berlaku asuransi didasari penutupan asuransi yang telah terjadi.

Aplikasi yang dilakukan telah disetujui dan telah ditandatanganinya kontrak sementara (cover note) yang disertai dengan pembayaran premi. Penutupan asuransi ini dapat terjadi, bahkan sebelum polis diterbitkan.

Oleh karena itu, asuransi sudah berlaku sejak perjanjian sementara ditandatangani. Perusahaan asuransi pun wajib untuk menerbitkan polis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejak saat itu pula, hak dan kewajiban di antara tertanggung dan penanggung telah muncul.

Pembatalan asuransi

Sementara, pembatalan asuransi diatur Pasal 1320 KUH Perdata. Ada kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan perjanjian asuransi menjadi batal, di antaranya:

  • Memuat keterangan yang tidak benar atau saat tertanggung tidak memberitahukan apa yang diketahuinya di mana jika hal tersebut disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD).
  • Memuat suatu kerugian yang telah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani (Pasal 269 KUHD)
  • Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan penanggung dari segala kewajiban di masa depan (Pasal 272 KUHD)
  • Terdapat akalan cerdik, penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh tertanggung (Pasal 282 KUHD)
  • Jika objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal, baik kapal Indonesia maupun kapal asing yang digunakan untuk mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).

Lengkap sudah penjelasan mengenai asuransi dan dasar hukum yang melandasinya. Kamu tidak perlu khawatir kalau asuransi tidak menjamin perlindunganmu karena mereka pun diatur peraturan yang berlaku, bahkan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai asuransi, kamu bisa mencari tahu lebih jauh di lifepal.co.id. Jika masih bingung untuk menentukan produk asuransi apa yang menjadi proteksi diri, kamu bisa berkonsultasi secara gratis. Cukup kunjungi laman utama kami dan isi formulir yang ada. Mudah sekali, bukan?