5 Dasar Hukum Asuransi dalam Undang-undang Indonesia

asian law

Hukum asuransi adalah aturan tertulis yang mengikat peserta dan perusahaan asuransi untuk menaati perjanjian yang sudah disepakati. Perjanjian tersebut biasanya terdiri dari hak peserta mendapatkan perlindungan dan sebagai gantinya peserta membayar premi kepada perusahaan asuransi.  

Singkat kata, hukum asuransi mengatur apa saja hak dan kewajiban peserta asuransi maupun perusahaan asuransi, baik itu asuransi jiwa atau asuransi umum. Peserta bisa mendapatkan haknya jika memenuhi semua kewajiban  yang sudah ditetapkan perusahaan asuransi. Salah satu contohnya adalah pembayaran premi.

Begitu pula dengan perusahaan asuransi, mereka memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan proteksi atau perlindungan kepada peserta asuransi yang menjadi nasabahnya. Perusahaan wajib memberikan penggantian kerugian jika peserta sudah memenuhi syarat dan kewajiban yang ditetapkan. Biasanya tertuang jelas di dalam polis asuransi.

Sebaliknya, perusahaan asuransi juga berhak untuk menolak kepesertaan maupun klaim jika syarat-syarat dan kewajiban yang sudah ditetapkan perusahaan asuransi gak dipenuhi oleh peserta.

Dasar hukum asuransi inilah yang akan memberikan payung hukum bagi kedua belah pihak jika sewaktu-waktu terjadi sengketa. Sehingga semua persoalan yang ditimbulkan bisa diselesaikan secara hukum berdasarkan bukti-bukti yang ada. Apa saja sih dasar hukum yang mengatur asuransi? Yuk simak ulasannya berikut ini.

PENTING KAMU TAHU
  • Terdapat dasar hukum yang mengatur usaha perasuransian bagi perusahaan penyedianya. Dasar hukum ini juga terbagi menjadi dasar hukum asuransi secara general dan syariah.
  • Hukum asuransi juga mengatur pelaku di industri asuransi, salah satunya adalah landasan hukum bagi agen asuransi.
  • Landasan hukum juga tersedia untuk perjanjian yang berlaku dalam asuransi.

Lima dasar hukum asuransi di Indonesia menurut Undang-undang

Jurusan hukum

Ada lima dasar hukum yang mengatur perasuransian di Indonesia, berikut di antaranya. 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang meregulasi industri perasuransian dan segala kegiatan di dalamnya. UU No. 2 Tahun 1992 berisikan aturan tentang usaha asuransi. Menurut dokumen tersebut, asuransi adalah salah satu bentuk usaha menanggulangi risiko yang dihadapi masyarakat.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 1320 dan Pasal 1774

Kedua pasal dalam KUHP ini menerangkan bahwa asuransi mengandung perjanjian antara dua belah pihak. Perjanjian tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup pidana, sehingga apa-apa yang terkait di dalamnya bisa dibawa ke ranah hukum pidana.

KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) Bab 9 Pasal 246

Hampir sama seperti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian, KUHD Bab 9 Pasal 246 juga menjelaskan tentang jenis pertanggungan asuransi, batas maksimal pertanggungan, proses klaim yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggungan, hingga bagaimana pertanggungan dinyatakan secara tertulis dalam dokumen polis.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1992

PP Nomor 73 Tahun 1992 mengatur penyelenggaraan usaha perasuransian dalam rangka mendorong pertumbuhan nasional. Dalam praktiknya, perusahaan asuransi harus berprinsip sehat dan bertanggung jawab.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999

PP Nomor 64 Tahun 1999 ini merupakan revisi dari PP Nomor 7 Tahun 1992, yang membahas penyelenggaraan perasuransian. Perubahan tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan peraturan dan regulasi yang ada dengan perubahan zaman.

Dasar hukum asuransi dalam Islam

peraturan asuransi syariah

Dalam Islam hukum jual beli harus memenuhi beberapa unsur dan syarat yaitu akad, penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Syarat jual beli dalam Islam harus ada kerelaan dari kedua belah pihak, objek jual beli bukan barang haram atau najis, dan gak mengandung riba.

Berdasarkan syarat sah jual beli dalam Islam itulah ada sebagian yang berpendapat bahwa asuransi adalah haram karena akad dan barang yang diperjualbelikan gak jelas (gharar), mengandung paksaan karena peserta membayar premi, dan manfaat asuransi dianggap mengandung unsur spekulasi (qimar) dan penetapan bunga (riba) dalam investasi asuransi.

Karena dalam asuransi konvensional, objek yang diperjualbelikan bisa dibilang gak memiliki wujud, bukan? Kemudian, pengelolaan premi dari nasabah oleh perusahaan pun biasanya kurang transparan. Sementara dalam Islam, pengelolaan dana tersebut harus memenuhi syarat seperti yang sudah disebutkan di paragraf sebelumnya.

Pengertian dan dasar hukum asuransi syariah

Asuransi syariah inilah yang bisa dibilang menjadi jawaban dari kesimpangsiuran halal atau haramnya asuransi. Asuransi syariah menjawab kebutuhan umat Islam yang ingin mendapatkan proteksi namun berdasarkan asas dan prinsip ajaran Islam sehingga gak melanggar syariat agama.

Perusahaan asuransi syariah hanya berfungsi sebagai pengelola dari iuran dana para peserta. Konteks dalam asuransi syariah adalah penghimpunan dana bukan jual beli seperti dalam asuransi konvensional. Inilah perbedaan paling mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional yang perlu kamu pahami.

Tujuannya pun sudah jelas bahwa dana tersebut digunakan untuk membantu sesama peserta yang membutuhkan. Sehingga iuran dana yang sudah disetorkan dianggap sebagai hibah atau hadiah. Di dalam ajaran agama Islam, hadiah yang sudah diberikan kepada orang lain pantang untuk diambil kembali.

Adapun asuransi syariah yang mengandung investasi, pengelolaan dana, dan investasinya pun bertujuan untuk membagi rata keuntungan tersebut. Investasi dalam asuransi syariah juga dipastikan gak mengandung riba, gharar, dan maisir.

Jika kita ringkas beberapa kesimpulan yang bisa diambil tentang hukum asuransi syariah adalah sebagai berikut ini:

  • Memilih perlindungan yang dikelola secara syariah
  • Unsur tolong menolong dalam iuran atau dana tabarru’
  • Dana hibah yang terkumpul digunakan untuk kebaikan
  • Bagi hasil risiko maupun keuntungan
  • Bentuk muamalah (hubungan manusia sebagai makhluk sosial) dalam manajemen keuangan
  • Sengketa diselesaikan dengan jalan musyawarah terlebih dahulu

Dasar hukum agen asuransi

Dasar hukum yang membahas tentang agen asuransi ada pada UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 28. Dalam UU tersebut, agen asuransi berhak untuk memasarkan produk asuransi yang diterbitkan perusahaan asuransi, dengan kewajiban menyampaikan informasi yang benar ke pemegang polis dan tertanggung. Dalam peroperasi, mereka juga wajib terdaftar ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agen asuransi juga berhak mendapatkan komisi dari premi yang ia dapatkan dari pemegang polis, tapi harus dengan izin perusahaan asuransi dan gak boleh menggelapkan uang premi nasabah.

Landasan hukum untuk pembatalan perjanjian asuransi

Jurusan hukum

Gak hanya mengatur perjanjian asuransi, hukum di Indonesia juga melindungi peserta dan perusahaan asuransi. Sebab, bisa saja ada hal-hal di luar perjanjian yang dilanggar oleh perusahaan maupun peserta asuransi. Hukum di Indonesia telah mengantisipasinya melalui undang-undang yang berlaku.

Baik perusahaan maupun peserta bisa membatalkan perjanjian. Pembatalan asuransi sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut, perjanjian asuransi dianggap batal jika beberapa hal di bawah ini terjadi:

  • Terbukti melakukan kecurangan, penipuan, atau rekayasa oleh tertanggung
  • Keputusan pengadilan yang membebaskan penanggung dibebaskan dari segala kewajiban terhadap tertanggung
  • Ada kerugian yang gak tercantum dalam perjanjian asuransi yang sudah disepakati
  • Terdapat informasi yang gak benar dari tertanggung atau dengan kata lain gak jujur dalam mengisi kondisi awal sebelum pendaftaran asuransi
  • Jika terbukti bahwa objek asuransi merupakan barang ilegal atau barang terlarang yang diperdagangkan di wilayah hukum Indonesia dan terbukti melanggar peraturan perdagangan

Intinya aturan hukum asuransi ini bertujuan untuk sama-sama melindungi kepentingan tertanggung dan penanggung. Baik peserta dan perusahaan asuransi diharapkan mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dalam polis asuransi.

Apalagi, hukum asuransi di Indonesia sudah cukup lengkap. Pemerintah sudah memberikan payung hukum tentang perasuransian dan panduan untuk tata kelola perasuransian lewat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selaku regulator resmi lembaga keuangan di Indonesia. Bahkan, MUI pun sudah memberikan fatwa tentang hukum asuransi dalam pkamungan agama Islam.

Jadi, kamu kini gak perlu ragu lagi tentang kedudukan asuransi di mata hukum baik dari segi perspektif negara maupun agama. Sehingga, kamu pun gak perlu ragu untuk memiliki asuransi. Namun, ingat, selalu pahami setiap perjanjian tertulis yang ada pada polis asuransi saat akan membelinya.