Menelaah Kebijakan Perubahan Iuran BPJS Kesehatan 2020

Pria

Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada awal tahun 2020. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai sebagai solusi untuk menekan defisit keuangan BPJS Kesehatan yang  diproyeksikan mencapai Rp32,84 triliun per tahun 2019. 

Meski keputusan menaikkan iuran BPJS Kesehatan diprotes oleh banyak pihak, mulai dari pekerja, pemberi kerja, dan perusahaan, namun sepertinya pemerintah sudah bertekad dan tidak lagi mundur soal kenaikan ini. 

Kini, realisasinya tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terkait tarif baru iuran BPJS Kesehatan. Setelah Perpres diteken, baru Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) disiapkan untuk penyesuaian besaran tarif.

Seperti diketahui, BPJS Kesehatan sejak bertransformasi dari PT Askes (Persero) pada tahun 2014 belum pernah menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Setelah lima tahun berjalan, baru kali ini BPJS Kesehatan menaikkan iuran dengan alasan untuk menekan defisit.

Pembayar Iuran BPJS Kesehatan  

wanita membayar

Merujuk pada Peraturan Presiden 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, iuran jaminan kesehatan, yang selanjutnya disebut iuran, adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau perusahaan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program Jaminan Kesehatan. 

Berdasarkan Perpres 82 Tahun 2018, peserta BPJS Kesehatan dibagi dengan empat kategori, yaitu: 

1. Iuran bagi peserta PBI 

Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat. PBI adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang masuk dalam fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan Kesehatan.

2. Iuran bagi penduduk daerah 

Yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan iurannya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

3. Iuran bagi peserta PPU 

Pekerja penerima upah (PPU) adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah

4. Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP 

Dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta. PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, sedangkan BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PSI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. 

5. Iuran bagi pensiun veteran dan perintis kemerdekaan 

  • Pejabat negara yang berhenti dengan hak pensiun.
  • PNS yang berhenti dengan hak pensiun.
  • Prajurit dan Anggota Polri yang berhenti dengan

hak pensiun.

  • Janda, duda, atau anak yatim dan atau dari penerima dana pensiun

6. Iuran bayi baru lahir

Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan. 

Besaran Iuran Lama dan Baru

Besaran iuran lama peserta BPJS Kesehatan terperincian sebagai berikut. 

Jenis Pekerja  Nilai Iuran
Pejabat negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/ pegawai Sebesar 5% dari Gaji atau Upah per bulan. Ketentuannya: 3% dibayar pemberi kerja dan
2% dibayar oleh peserta   
Iuran bagi peserta PPU Sebesar 4% dibayar oleh pemberi kerja, 1% dibayar oleh peserta. 
Bagi anggota keluarga  sebesar 1% dari Gaji atau upah peserta PPU per orang per bulan.
Iuran bagi peserta pensiun  Sebesar 3% dibayar oleh Pemerintah Pusat;2% dibayar oleh penerima pensiun.  

Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP yang harus dibayar adalah: 

  • Rp25.500 per orang/bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.
  • Rp51.000 per orang/bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.
  • Rp80.000 per orang/bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I. 

Dikutip dari laman resmi www.kemenkeu.go.id, kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara persentase paling tinggi sebesar 100 persen. Kenaikan ini berlaku untuk semua peserta BPJS Kesehatan. 

  1. Peserta PBI, iuran naik dari Rp23.000 menjadi Rp. 42.000 per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD). Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan Peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.
  2. Peserta PPU-P yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, semula besaran iuran adalah 5% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, di mana 3% ditanggung oleh Pemerintah dan 2% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.
    Menjadi: 5% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah, dengan batas sebesar Rp12 juta, di mana 4% ditanggung oleh pemerintah dan 1% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.
  3. Peserta PPU-BU, semula 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp8 juta, di mana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja, diubah menjadi 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp12 juta, di mana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja.
  4. Peserta PBPU atau Mandiri, kenaikannya sebaga berikut. 
  • Dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III
  • Dari Rp51.000 menjadi Rp110.000  per orang per bulan dengan manfaat pelayanan Kelas II 
  • Dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan Kelas I. 

Kenaikan iuran sebesar 100% akan dimulai pada awal tahun 2020 dan selanjutnya ditetapkan dalam Perpres yang akan diteken oleh Presiden Joko Widodo. 

Manfaat Setelah Iuran Naik 

2 wanita senang

Sudah menjadi syarat yang mutlak, apabila mengutip kenaikan sebuah harga barang atau jasa, maka harus dibarengi dengan perbaikan jasa atau fasilitas. Itu juga yang terjadi pada iuran BPJS Kesehatan. 

Pemerintah pun menjamin, kenaikan iuran hingga 100% ini akan dibarengi dengan peningkatan fasilitas BPJS Kesehatan yang lebih baik. Plus, layanan yang semakin baik. 

Berikut janji pemerintah, setelah iuran BPJS Kesehatan mengalami kenaikan.

  • Pemerintah memastikan rumah sakit memiliki dan mentaati Standard Operational Procedure (SOP), Standar Pelayanan Medis (SPM), dan Standar Profesi yang dapat mencegah terjadinya kecurangan. 
  • Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan juga harus memiliki Tim Pencegahan Fraud serta Pedoman dan Kebijakan Pencegahan Kecurangan Program JKN.
  • Perbaikan manajemen klaim, yang mampu menekan klaim ganda, klaim fiktif, hingga klaim oleh bukan peserta aktif.
  • Pengawasan dan peninjauan kembali mitra rumah sakit BPJS Kesehatan.

Sekian informasi terkait iuran BPJS Kesehatan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang masih merasa perlu mendapat perlindungan kesehatan dari asuransi, jangan ragu untuk membeli produk asuransi, ya

Sebab perlindungan asuransi, tidak hanya melindungi kita dari goncangan finansial juga, tapi mampu membantu kita mencapai tujuan-tujuan hidup. 

Jangan ragu untuk hubungi tim Lifepal untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai BPJS Kesehatan beserta manfaat-manfaat dari produk asuransi lainnya yang sesuai kebutuhan kita dan keluarga.

Yuk, kunjungi Lifepal sekarang!

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →