Iuran BPJS Kesehatan Batal Naik, Gimana dengan Defisit BPJS?

Kabarnya, iuran BPJS Kesehatan yang sempat naik pada tanggal 1 Januari 2020 lalu kembali pada nominal semula. Kok bisa? Hal tersebut adalah hasil keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Awalnya, Presiden Jokowi memberlakukan peraturan itu untuk meminimalisir kerugian BPJS Kesehatan. Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCD) lantas datang ke MA untuk mengajukan keberatan dan memenangkan gugatan.

Dilansir dari Detik, juru bicara MA menyampaikan bahwa Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan memang gak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan pasal lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi kalau pemerintah bakal mengkaji ulang soal pembatalan peraturan kenaikan iuran perusahaan pelat merah tersebut, seperti yang dilansir dari CNN Indonesia. Soalnya, keputusan ini pasti akan berdampak pada keuangan BPJS Kesehatan yang sudah merugi sejak dulu.

Terus, gimana nasib keuangan bpjs kesehatan yang defisit?

kantor bpjs kesehatan
Kantor BPJS kesehatan

Pada 18 Februari 2020 lalu, Sri Mulyani mengancam bakal tarik suntikan modal BPJS Kesehatan sebesar Rp13,5 triliun kalau kenaikan iuran gak jadi dilakukan. 

Nominal tersebut relatif kecil dibandingkan dengan anggaran biaya kesehatan tahun 2020 yang mencapai Rp132 triliun. Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga naik sebesar 83 persen dari Rp26,7 triliun tahun 2019 menjadi Rp48,8 triliun tahun 2020. Lantas, mengapa alokasi untuk BPJS sangat minim? 

Sri Mulyani berpikir bahwa BPJS Kesehatan terus merugi meski udah berkali-kali disuntikan dana oleh pemerintah. Makanya, perlu kenaikan tarif iuran biar sedikit membantu perusahaan.

Namun dengan batalnya peraturan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyampaikan potensi bertambahnya defisit dari tahun ke tahun. Pasalnya, layanan BPJS gak mungkin terhenti, namun perusahaan akan terkena denda jika telat bayar rumah sakit. Denda yang sebesar 1 persen dari total klaim tersebut bisa memberatkan APBN. 

Dilansir dari CNBC, berikut ini adalah perkiraan defisit BPJS Kesehatan sampai dengan tahun 2024.

  • 2020 : Rp 39,5 triliun
  • 2021: Rp 50,1 triliun
  • 2022: Rp 58,6 triliun
  • 2023 : Rp 67,3 triliun
  • 2024 : Rp 77 triliun

Duh, besar banget ya? Semoga semua pihak terkait segera menemukan solusi untuk memperbaiki keuangan BPJS Kesehatan. 

Besaran iuran bpjs kesehatan yang kini berlaku

Setelah MA mengetukkan palu pada 27 Februari 2020 lalu, kini iuran BPJS kembali ke peraturan semula, yaitu Rp25.500 untuk perawatan medis kelas III, Rp51.000 untuk perawatan kelas II, dan Rp80.000 untuk perawatan kelas I.

Sehingga membatalkan tarif yang sempat naik sebelumnya, yaitu Rp42 ribu untuk perawatan kelas III, Rp110.000 untuk perawatan kelas II, dan Rp160.000 untuk perawatan kelas I.

Harapannya, dengan penurunan tarif BPJS Kesehatan ini, akses masyarakat terhadap asuransi kesehatan lebih mudah. Namun, pemerintah perlu membuat langkah yang tepat buat menjaga stabilitas keuangan perusahaan asuransi kesehatan sosial tersebut.