Perhitungan Denda BPJS Jika Telat Bayar [Hingga Rp 30 Juta]

Denda BPJS

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan menyebut denda BPJS Kesehatan akibat telat bayar mencapai hingga Rp 30 juta. Bagaimana dendanya bisa sebesar itu?

Denda tersebut terbilang cukup besar, apalagi dibandingkan dengan metode asuransi swasta yang cukup berbeda. Asuransi kesehatan malah tidak menerapkan denda, melainkan polis tidak aktif saja. Buat kamu yang sudah memiliki BPJS Kesehatan, sebaiknya tambahkan asuransi kesehatan swasta ya. Kamu bisa beli di Lifepal karena tersedia asuransi kesehatan premi mulai dari Rp50 ribu saja.

Perpres No. 64 Tahun 2020 diterbitkan buat menggantikan Perpres No. 82 Tahun 2018. Denda BPJS Kesehatan hingga Rp 30 juta ini disebutkan dalam Pasal 42.

Pasal 42 Ayat 5 Perpres No. 64 Tahun 2020 berbunyi:

“Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), dan ayat (3b), Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya.”

Pasal 42 Ayat 6 Perpres No. 64 Tahun 2020 berbunyi:

“Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:
a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
b. besar denda paling tinggi Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).”

Pasal 42 Ayat 6a Perpres No. 64 Tahun 2020 berbunyi:

“Untuk tahun 2020, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:
a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan
b. besar denda paling tinggi Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).”

Aturan ini diciptakan karena jumlah iuran yang diterima negara lebih kecil dibandingkan jumlah masyarakat yang terdaftar dalam program BPJS.

Jika terus dibiarkan, permasalahan ini akan berdampak kepada defisit atau pengeluaran kas negara sehingga justru akan mengancam kelangsungan program BPJS Kesehatan

Menurut situs resmi BPJS Kesehatan, berikut biaya iuran untuk masing-masing kelas: 

  • Kelas I, iuran per bulan sebesar Rp 25.500
  • Kelas II, iuran per bulan sebesar Rp 51.000
  • Kelas III, iuran per bulan sebesar Rp 80.000

Iuran BPJS Kesehatan kemudian berubah sejak terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 pada 1 Juli 2020, yaitu:

  • Kelas I, iuran per bulan sebesar Rp 42.000
  • Kelas II, iuran per bulan sebesar Rp 100.000
  • Kelas III, iuran per bulan sebesar Rp 150.000

Nah, untuk menghindari risiko terkena sanksi, terdapat beberapa aturan terkait BPJS yang perlu kita ketahui. Berikut rangkuman informasinya. 

Peserta wajib BPJS

Sesuai dengan Undang Undang Pasal 14 terkait BPJS, setiap badan usaha wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS Kesehatan.

Sementara untuk perseorangan yang tidak bekerja pada badan usaha tetap wajib mendaftarkan diri dan anggotanya dalam program BPJS. BPJS sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

PBI Jaminan Kesehatan ditujukan untuk WNI yang mengalami cacat fisik atau mental yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.

Iuran PBI akan dibayarkan oleh pemerintah dan peserta berhak mendapatkan pelayanan yang sama seperti peserta BPJS lainnya. 

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan

Bukan PBI Jaminan Kesehatan ditujukan untuk pekerja yang menerima upah dan yang bukan pekerja namun mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan. Peserta bukan PBI ini mencakup WNI dan WNA yang telah bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia. 

Penyebab BPJS Kesehatan defisit

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengatakan ada beberapa penyebab jumlah uang yang diterima BPJS kesehatan tidak sebanding dengan jumlah manfaat yang diterima peserta. Berikut beberapa alasan BPJS Kesehatan defisit. 

  • Peserta masih banyak yang menunggak iuran BPJS Kesehatan
  • Jumlah peserta jauh lebih banyak daripada jumlah pelayanan BPJS
  • Banyak peserta yang tidak segera melaporkan perpindahan kelasnya di BPJS Kesehatan sehingga kadang ada data yang double
  • Masih ada oknum rumah sakit yang bersikap kurang adil dengan memberikan pelayanan yang tidak sesuai kategori. Misalnya, yang seharusnya masuk dalam kategori B berubah menjadi A.
  • Dari perusahaan juga kadang banyak yang berbuat curang, dengan melaporkan jumlah karyawan fiktif, biasanya disebut lebih sedikit agar tidak menanggung banyak BPJS karyawannya.

Cara cek tunggakan iuran BPJS Kesehatan

Jika kamu merasa sudah lama tidak membayar iuran BPJS Kesehatan dan mau mengecek jumlah tunggakan dan denda, ada beberapa cara yang bisa dilakukan.

  1. Cek tunggakan iuran di website resmi milik BPJS Kesehatan, yaitu bpjs-kesehatan.go.id.
  2. Cek di ATM bank yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti  Bank Mandiri, BNI, dan Bank BRI.
  3. Cek tunggakan iuran lewat aplikasi JKN mobile yang bisa diunduh di Playstore.
  4. Tanyakan lewat SMS di nomor 087775500400.
  5. Tanyakan lewat call centre BPJS di 1500 400.
  6. Tanyakan di Twitter BPJS Kesehatan @BPJSKesehatanRI.

Dampak menunggak BPJS

Perlu dipahami bahwa menunggak iuran BPJS Kesehatan tidak hanya akan merugikan negara, tapi juga diri sendiri. Berikut dampak kerugian dari menunggak BPJS: 

  • Ketika menunggak lebih dari sebulan, layanan BPJS tidak dapat diakses hingga tunggakan dilunasi. 
  • Dengan premi paling tinggi sebesar Rp80 ribu, peserta sudah bisa mendapatkan perlindungan kesehatan secara cuma-cuma. Itu sebabnya, tanpa layanan BPJS, peserta yang menunggak harus bersedia mengeluarkan uang lebih untuk biaya berobat. 
  • Tunggakan atas iuran BPJS akan terus menumpuk dan akan memberatkan peserta saat akan mengaktifkan kembali kartu jaminan kesehatannya. 

Ketentuan dan perhitungan denda BPJS

Bagi kita yang terdaftar sebagai peserta BPJS diwajibkan untuk membayar iuran paling lambat tanggal sepuluh setiap bulannya.

Jika terlambat lebih dari satu bulan, peserta akan dikenakan sanksi dan denda BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan hukum. 

Dalam peraturan UU terkait Jaminan Sosial dijelaskan bahwa peserta yang menunggak tidak akan dikenakan denda. Meski begitu, kartu BPJS tersebut akan dinonaktifkan sementara hingga biaya iuran yang tertunggak telah dibayar lunas. 

Apabila peserta ingin mengaktifkan kembali kartu BPJS-nya maka ia harus melunasi semua biaya iuran yang tertunggak.

Namun, jika dalam rentan waktu 45 hari setelah kartu BPJS kembali aktif dan peserta membutuhkan pelayanan rawat inap, maka peserta akan dikenakan denda 2,5 persen dari total biaya pengobatan dengan maksimal besaran denda Rp30 juta. 

Contoh perhitungan denda BPJS Kesehatan

Agar tidak bingung, mari kita analisis contoh kasus berikut bersama-sama, yuk. 

Dalam kasus ini, peserta terdaftar dalam program BPJS Kelas I dan memiliki tunggakan iuran BPJS selama tiga bulan. Untuk mengaktifkannya kembali berarti peserta harus membayar total iuran, sebagai berikut. 

Iuran Kelas I x Jumlah Bulan Tertunggak: Rp80 ribu x 3 bulan = Rp240 ribu

Kemudian setelah peserta tersebut melunasi tunggakannya, seminggu kemudian mengalami sakit dan harus menjalani rawat inap senilai Rp10 juta.

Dikarenakan peserta menggunakan layanan BPJS dalam kurun waktu di bawah 45 hari setelah melunasi tunggakan, maka dia wajib membayar sebagian dari biaya pengobatan, yaitu senilai 2,5 persen sesuai ketentuan BPJS.

Penghitungan denda BPJS yang wajib dilunasinya sebagai berikut. 

Denda BPJS x Biaya Pengobatan x Jumlan Bulan Tertunggak Sebelumnya: 2,5% x Rp 10 juta x 3 bulan = Rp 750 ribu 

Cara melunasi iuran BPJS yang tertunggak 

Kabar baiknya, BPJS Kesehatan telah menyediakan beberapa fasilitas yang dapat memudahkan pesertanya dalam melakukan pembayaran iuran dan denda BPJS, yaitu melalui minimarket dan mesin ATM. 

1. Melalui minimarket

Bagi peserta BPJS Kelas III, tunggakan iuran dapat dibayarkan di minimarket, seperti Alfamart dan Indomaret. Peserta hanya perlu datang ke gerai terdekat dengan membawa kartu BPJS.

Setelah itu memberi tahu petugas kasir perihal pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Setelah itu ikuti panduan dari petugas kasir dan kartu BPJS akan kembali aktif. 

2. Melalui ATM

Selain melalui minimarket, peserta juga dapat melunasi iuran dan denda BPJS melalui ATM yang telah bekerjasama dengan program Jaminan Kesehatan ini, seperti Bank BRI, BNI, BTN, Mandiri dan BCA. Berikut langkah-langkah pembayaran BPJS melalui ATM BRI: 

  • Masukkan kartu ATM.
  • Masukkan pin ATM. 
  • Pilih menu Transaksi Tunai atau Paket Tunai.
  • Pilih menu Transaksi Lainya. 
  • Pilih menu “Pembayaran. 
  • Pilih menu BPJS Kesehatan. 
  • Masukan kode virtual account (VA) dan tambahkan sebelas digit angka kartu BPJS Kesehatan. 
  • Cek kembali dan pilih Benar. 
  • Masukkan jumlah nominal tagihan iuran atau denda BPJS, lalu tekan Benar. 
  • Kartu BPJS telah lunas. 

Cek keaktifan BPJS Kesehatan

Jika kamu sudah melunasi semua denda dan tunggakan biaya BPJS, bagaimana caranya kamu mengetahui kalau BPJS Kesehatan milikmu sudah aktif atau belum?

  1. Sama seperti melihat total denda, mengecek status keaktifan BPJS juga bisa dilakukan via website BPJS Kesehatan.
  2. Lewat aplikasi JKN Mobile.
  3. Kamu bisa hubungi call center BPJS di nomor 1500 400 atau Layanan Mobile Customer Service (MCS) BPJS Kesehatan.
  4. Lalu via media sosial salah satunya twitter di akun @BPJSKesehatanRI

Pertanyaan-pertanyaan seputar denda BPJS

Di bawah ini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai denda BPJS.

BPJS Kesehatan memberlakukan denda sebesar 2,5 persen dari total biaya pengobatan dengan maksimal besaran denda Rp 30 juta untuk setiap bulan tertunggak. Itu pun dengan maksimal tunggakan selama 12 bulan.

Selain lewat ATM, peserta juga bisa membayar denda BPJS lewat Tokopedia dengan cara: buka www.tokopedia.com/tagihan/bpjs-denda/, pilih BPJS Denda, masukkan nomor kartu peserta, kemudian pilih cek tagihan.

Kartu BPJS yang sebelumnya nonaktif telah aktif kembali begitu selesai membayar tunggakan. Kartu BPJS yang nonaktif menjadi kendala peserta untuk mendapat pelayanan dari fasilitas kesehatan atau faskes.

Program jaminan sosial dari pemerintah ini dapat sangat membantu masyarakat Indonesia mendapat jaminan kesehatan dengan harga yang terjangkau. Itu sebabnya, sebaiknya kita hindari denda BPJS Kesehatan dengan cara rutin membayar iuran setiap bulannya, ya.

Marketplace Asuransi #1 Indonesia
Jaminan termurah sesuai anggaran Layanan gratis dari beli hingga klaim Proses praktis, polis langsung terbit Pilihan polis dari 50 asuransi terpercaya
Lihat Penawaran Promo →