Cek 144 Daftar Penyakit Yang Ditanggung BPJS Kesehatan!

Daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan banyak dipertanyakan oleh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.28 Tahun 2014, terdapat 144 jenis penyakit yang di-cover BPJS Kesehatan.

Di sisi lain, ada juga beberapa penyakit yang tidak ditanggung BPJS. Nah, kamu bisa melengkapi BPJS dengan asuransi kesehatan swasta sebagai solusinya. Cukup banyak asuransi kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dalam program manfaat koordinasi (Coordination of Benefit).

Dengan begitu, apabila memang ada beberapa hal yang tidak ditanggung BPJS, maka sisa pembayarannya akan ditanggung asuransi tersebut. Untuk pembayaran iuran BPJS mandiri kini kamu juga bisa bayar BPJS melalui aplikasi Lifepal, lho! Namun, jika kamu masih penasaran jenis penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan dan daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan, simak ulasannya di artikel berikut ini!

Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Kamu pasti sudah tahu kan kalau peserta BPJS Kesehatan diwajibkan untuk mendatangi Fasilitas Kesehatan Tingkat I seperti Puskesmas maupun klinik swasta terlebih dahulu saat ingin mendapatkan pelayanan kesehatan atau manfaat BPJS.

Jadi, kamu gak bisa langsung serta merta ke rumah sakit karena ada banyak penyakit yang di cover BPJS dan bisa ditangani terlebih dahulu di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini.

Ada sekitar 144 penyakit yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan pada Faskes Tingkat I, berikut daftarnya:

Layanan Gawat Darurat yang Ditanggung BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan juga menanggung peserta yang memerlukan pelayanan gawat darurat di setiap fasilitas kesehatan, baik yang bekerja sama maupun yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Lalu, seperti apakah kriteria “gawat darurat” tersebut?

Yang pertama adalah kondisi yang mengancam nyawa peserta. Kemudian, kondisi yang membahayakan diri dan orang lain, adanya gangguan pada jalan nafas dan sirkulasi, penurunan kesadaran, gangguan hemodinamik, dan perlu segera memperoleh tindakan medis. 

Berikut ini tabel kondisi peserta yang masuk kriteria gawat darurat.

Tindakan Operasi yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Asuransi BPJS Kesehatan tak hanya menanggung rawat inap dan rawat jalan untuk mengobati penyakit, tetapi juga tindakan operasi. Apa saja tindakan operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan?

Berikut ini tindakan operasi yang ditanggung BPJS.

1. Operasi amandel
2. Operasi batu empedu
3. Operasi bedah mulut
4. Operasi bedah vaskuler
5. Operasi caesar
6. Operasi hernia
7. Operasi jantung
8. Operasi kanker
9. Operasi katarak
10. Operasi kelenjar getah bening
11. Operasi kista
12. Operasi mata
13. Operasi miom
14. Operasi odontektomi atau operasi pencabutan graham bungsu
15. Operasi pencabutan pen
16. Operasi penggantian sendi lutut
17. Operasi tubektomi
18. Operasi tumor
19. Operasi usus buntu

Apakah Pengobatan Pasien Covid-19 Ditanggung BPJS?

BPJS Kesehatan memastikan mitra fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit (RS), tidak membebankan biaya pemeriksaan awal Covid-19 kepada peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai syarat untuk mendapatkan layanan kesehatan.

BPJS Kesehatan memastikan peserta JKN-KIS bisa mendapatkan hak pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan sesuai dengan alur dan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja sama dan tidak harus membayar urun biaya di luar ketentuan yang diatur bersama.

Hal itu seperti diungkapkan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito yang memastikan seluruh biaya pengobatan pasien Covid-19 di rumah sakit (RS) rujukan ditanggung pemerintah, termasuk biaya obat-obatan.

Kriteria pasien yang dapat mengajukan klaim perawatan Covid antara lain:

1. Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan usia di atas 60 tahun dengan/tanpa penyakit penyerta dan ODP berusia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta
2. Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
3. Pasien terkonfirmasi positif Covid-19

Pada dasarnya, mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.59 Tahun 2016, Covid-19 tidak termasuk dalam daftar penyakit yang di cover BPJS.

Akan tetapi, ada satu klausul yang menyebutkan bahwa terdapat pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging tertentu, yang akan diatur oleh pemerintah. Penyakit tersebut termasuk Covid-19.

Di akhir tahun 2022, Presiden Joko Widodo mencabut kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan kemungkinan Covid-19 akan berganti status menjadi endemi.

BPJS Kesehatan menyebutkan akan menanggung klaim pasien jika Covid-19 berganti menjadi endemi, dengan tata cara klaim yang sama dan tarif yang akan disesuaikan.

Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Pemerintah memang tidak secara spesifik menyebutkan mana “penyakit yang tidak ditanggung BPJS” maupun “penyakit yang ditanggung BPJS”.

Namun, sebenarnya sama halnya dengan asuransi kesehatan konvensional, terdapat beberapa jenis penyakit yang tidak dijamin oleh asuransi sosial ini. 

Dalam Pasal 52 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan soal deretan manfaat kesehatan dan jenis penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. 

Dengan demikian, cakupannya tidak hanya penyakit umum dan penyakit kritis saja, melainkan meliputi segala jenis pelayanan kesehatan. Berikut ini daftar penyakit yang tidak dijamin BPJS:

1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.
2. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik.
3. Perataan gigi seperti behel.
4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.
5. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.
6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.
7. Pengobatan mandul atau infertilitas.
8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang gak bisa dicegah, seperti tawuran.
9. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri
10. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
12. Alat kontrasepsi.
13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
16. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja
17. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta
18. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.
19. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
20. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
21. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Layanan Kesehatan yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Setelah mengetahui jenis-jenis pelayanan yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan, apa saja sebenarnya daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan dan juga pelayanannya?

Setiap peserta BPJS Kesehatan mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat jaminan kesehatan yang meliputi pelayanan promotif, preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), dan rehabilitatif.

Nah, pelayanan itu termasuk pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan.

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama (Faskes Tingkat I), peserta BPJS berhak atas pelayanan kesehatan yang terdiri atas:

1. Administrasi pelayanan
2. Pelayanan promotif dan preventif
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
4. Tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non operatif
5. Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
6. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama
7. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.

Sementara itu, untuk pelayanan kesehatan rujukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, peserta berhak atas pelayanan kesehatan berikut ini nih.

1. Administrasi pelayanan
2. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis dasar. Pelayanan ini hanya berlaku untuk pelayanan kesehatan pada unit gawat darurat.
3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi spesialistik
4. Tindakan medis spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis
5. Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Alat kesehatan di sini mencakup seluruh alat kesehatan yang digunakan dalam rangka penyembuhan, termasuk alat bantu kesehatan.
6. Pemeriksaan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis
7. Rehabilitasi medis
8. Pelayanan darah
9. Pemulasaran jenazah peserta yang meninggal di fasilitas kesehatan
10. Pelayanan keluarga berencana
11. Perawatan inap non intensif
12. Rawat inap di ruang intensif
13. Selain itu, seluruh peserta BPJS Kesehatan juga berhak memperoleh pelayanan ambulans darat atau air.

Namun, pelayanan ini diperuntukkan bagi peserta atau pasien rujukan dengan kondisi tertentu untuk sarana transportasi antar fasilitas kesehatan.

Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan kondisi demi keselamatan pasien.

Selain BPJS Kesehatan, penting juga lho melengkapi proteksi kesehatan kamu dengan asuransi kesehatan! Buat tahu apa perbedaan keduanya, yuk tonton video berikut!

Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

Sebagai anggota BPJS Kesehatan yang artinya kamu pun pihak konsumen, mengetahui hak dan kewajiban peserta sangat penting. Kamu jug harus tahu apa saja fasilitas BPJS kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.

Tujuannya adalah agar kamu bisa memperoleh manfaat maksimal dari keanggotaan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan sendiri telah mencantumkan daftar hak dan kewajiban peserta di situs resminya.

Hak Peserta yang Dijamin BPJS Kesehatan

1. Memperoleh kartu keanggotaan peserta BPJS Kesehatan sebagai identitas untuk mendapatkan layanan kesehatan
2. Memperoleh pelayanan kesehatan sesuai syarat dan ketentuan yang ditanggung BPJS Kesehatan
3. Mengakses informasi terkait prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku.
4. Memperoleh akses untuk memberikan kritik, saran, keluhan, dan pengaduan langsung ke pihak BPJS Kesehatan, baik secara lisan maupun tulisan

Kewajiban yang Perlu Dipenuhi Anggota BPJS Kesehatan

1. Mendaftarkan diri dan anggota keluarga sebagai peserta BPJS sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku
2. Membayarkan iuran secara rutin sesuai pilihan kelas masing-masing
3. Memberikan informasi terkait data diri dan anggota keluarga dengan lengkap dan sebenar-benarnya ketika mendaftar
4. Menginformasikan pengkinian atau perubahan data diri, seperti pindah alamat, perubahan status pernikahan, hingga berita kematian, langsung ke pihak BPJS Kesehatan
5. Mengikuti segala syarat dan ketentuan terkait prosedur pelayanan kesehatan
6. Memastikan kartu keanggotaan tidak hilang, rusak, atau digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak

Tips dari Lifepal! Itu tadi beberapa informasi penting terkait daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan serta daftar pelayanan dan penyakit yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan. Cukup lengkap, bukan?

Hanya saja, untuk mendapatkan manfaat maksimal atas pelayanan kesehatan, kamu dapat mengimbanginya dengan asuransi kesehatan rekomendasi dari Lifepal.

Kamu juga bisa memanfaatkan pembelian kacamata BPJS. Semoga informasi ini bermanfaat!

Jagalah selalu kesehatan tubuh, sebab biaya pengobatan kamu tidaklah murah. Oleh karena itu, mari mulai melakukan gaya hidup sehat. Selain itu, kamu pun tetap harus menjaminnya dengan memiliki asuransi kesehatan.

Simak video di bawah ini untuk mendapatkan tips memilih asuransi kesehatan terbaik:

FAQ Daftar Penyakit yang Ditanggung BPJS Kesehatan